Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Jakarta Tak Dipangkas

Meski kondisi ekonomi global turut berdampak pada kemampuan fiskal Pemprov DKI Jakarta, namun dipastikan  anggaran sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan dikurangi.

Demikian penegasan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin usai menghadiri audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 19 Mei 2026.

“Tekanan ekonomi dunia berdampak pada anggaran daerah, termasuk pengurangan DBH (Dana Bagi Hasil),” kata Khoirudin, dikutip dari laman DPRD DKI.

Ia menyebut berbagai program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJP Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap dijalankan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

“Layanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap diutamakan,” kata politisi PKS ini.

Selain itu, penanganan banjir dan kemacetan masih menjadi fokus pembangunan Jakarta dalam RKPD 2027. Namun, keterbatasan pendapatan daerah membuat Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan strategi pembiayaan alternatif.

Khoirudin menjelaskan, salah satu langkah yang disiapkan ialah melalui skema creative financing atau pembiayaan kreatif agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.

“Kami membuka peluang pembiayaan kreatif, termasuk obligasi atau sukuk daerah,” tandas Khoirudin.