Sistem Pertahanan RI Tambal Sulam

Sistem pertahanan Indonesia  dinilai tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, karena tata kelola alat utama sistem persenjataan (alutsista) dianggap tidak dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan pentingnya aset negara.

Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting Advisory, Alman Helvas Ali menyampaikan kritik tersebut dalam Video Talkshow yang dirilis Marapi Consulting & Advisory bertema “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” pada Senin 11 Mei 2026.

Alman menjelaskan, pemerintah cenderung menggunakan model pemeliharaan dan pengadaan alutsista yang tak pruden, sehingga juga emnimbulkan biaya yang tak murah.

“Sayangnya, selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan," kata Alman, dikutip redaksi pada Jumat, 15 Mei 2026. 

"Sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam,” sambungnya.

Alman memandang, tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Padahal, hal ini yang perlu menjadi konsen pemerintah dan DPR.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) buatan konsorsium Eropa MBDA yang sampai sekarang belum ada rudalnya karena dampak panjang pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

“Masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani," kata Alman.

Demikian pula, tambah Alman, dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar. 

Karena itu, Alman juga menyatakan kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kementerian Pertahanan seharusnya melalui masa transisi, karena selama ini di masing-masing matra TNI. 

“Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” demikian Alman.