Berita

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Karyoto. (Foto: KBPP Polri)

Politik

Munas KBPP Polri Ditunda Enam Bulan, Evita Nursanty Masih Ketum

JUMAT, 15 MEI 2026 | 23:32 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pelaksanaan Munas VI Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri) yang sudah dibuka di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 14 Mei 2026, diwarnai ketegangan internal dan perdebatan alot terkait mekanisme pencalonan ketua umum periode 2026-2031.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty memutuskan untuk menunda Munas selama enam bulan.

Pimpinan Sidang Enita Adyalaksmita mengatakan, penundaan Munas KBPP Polri sudah sesuai Peraturan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sudah diverifikasi dan penetapan calon ketua umum pada 19 April 2026.


"Di persidangan sebagian peserta minta dibatalkan agar ada pencalonan baru.  Padahal sebelumnya telah ditetapkan dan diverifikasi bakal calon ketua umum," kata Enita dalam keterangannya.

Menurut Enita, steering committee menolak melanjutkan Munas KBPP Polri karena melanggar PO AD/ART.

"Keputusan penundaan Munas sudah disetujui oleh peserta dan telah diketok palu oleh pimpinan sidang sehingga sidang ditutup," kata Enita.

Enita melanjutkan, karena Munas ditunda, posisi ketua umum KBPP Polri belum demisioner.

"Penundaan Munas merupakan langkah bijak dan demokratis karena telah disetujui semua peserta," pungkas Enita.

Munas KBPP Polri sebelumnya dibuka Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Karyoto pada pada Jumat 15 Mei 2026.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya