Berita

Pengamat politik Dr. Selamat Ginting. (Foto: YouTube Forum Keadilan TV)

Politik

Dr. Selamat Ginting:

Publik Anggap Qodari dan Hasan Nasbi Kelemahan Pemerintah

JUMAT, 15 MEI 2026 | 03:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi terus menuai sorotan.

Pengamat politik Dr. Selamat Ginting menyatakan keheranannya ketika Presiden Prabowo Subianto masih merangkul kedua orang tersebut.

“Publik kan menganggap bahwa ini salah satu kelemahan (pemerintah) ada di Qodari dan Hasan Nasbi. Tapi pertanyaan yang penting adalah mengapa dia direkrut kembali? Kan begitu,” kata Selamat dalam podcast Madilog dikutip pada kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis malam, 14 Mei 2026.  


Lanjut akademisi Universitas Nasional (Unas) tersebut, Hasan Nasbi dan Qodari bisa disebut sebagai produk reject yang melekat pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selamat lantas berargumen bahwa pertimbangan Prabowo merekrut keduanya kembali lebih bersifat politis daripada sekedar teknis komunikasi.  

“Saya melihatnya begini, mereka (Hasan Nasbi dan Qodari) dianggap memahami peta opini publik. Hasan Nasbi dan Qodari itu berasal dari dunia survei dan opini publik. Dua-duanya main di situ. Nah, dalam politik modern, kemampuan membaca persepsi masyarakat sering dianggap sama pentingnya dengan kemampuan membuat kebijakan. Ini yang membuat keduanya masih dipakai oleh Prabowo,” jelasnya.

Selanjutnya, Selamat menyoroti langkah Bakom pemerintah yang baru-baru ini mengundang 40 new media.

“Nah ini memang menarik soal pertemuan badan komunikasi pemerintah dengan new media yang kemudian sekarang dikritik, ini pemerintah apa sedang membangun buzzer-buzzer baru karena ini dianggap homeless,” tegasnya.

“Jadi memang harus ada penjelasan detail, jangan sampai ada kesan pemerintah itu menghidupkan buzzer untuk melawan oposisi,” pungkas Selamat.  


Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya