Jaringan George Soros Goyang Pemerintahan Prabowo Lewat Propaganda Film

Perang politik global di era modern tidak lagi selalu dilakukan melalui operasi militer terbuka atau intervensi ekonomi langsung. 

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah mengatakan, salah satu instrumen yang paling efektif untuk menggoyang stabilitas sebuah pemerintahan justru dilakukan melalui operasi propaganda berbasis budaya populer, film, media digital, jaringan LSM, hingga pembentukan opini publik internasional.

Dalam analisa geopolitik yang disampaikannya, Amir menilai pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi menghadapi tekanan besar dari kekuatan global yang memiliki kepentingan terhadap arah kebijakan nasional Indonesia.

"Terutama jika pemerintahan Prabowo dianggap terlalu kuat dalam membangun kemandirian ekonomi, memperkuat nasionalisme sumber daya alam, serta memperbesar posisi tawar Indonesia di tengah rivalitas global," kata Amir, dikutip Kamis 14 Mei 2026.

Menurut Amir, pola operasi semacam ini bukan hal baru dalam percaturan internasional. Banyak negara berkembang yang mengalami tekanan politik melalui instrumen soft power warfare, yakni perang pengaruh yang dimainkan melalui narasi demokrasi, isu HAM, lingkungan, film dokumenter, gerakan sosial, hingga kampanye media internasional.

“Sekarang perang bukan lagi semata perang senjata. Yang jauh lebih berbahaya adalah perang persepsi," kata Amir. 

Ia kemudian menyinggung nama George Soros yang selama ini kerap dikaitkan berbagai kalangan geopolitik dengan pendanaan jaringan masyarakat sipil global, demokratisasi, hingga gerakan politik transnasional di berbagai negara.

Meski demikian, Amir menegaskan bahwa respons pemerintah tidak boleh emosional dan reaktif, terutama dengan langkah pelarangan film atau pembungkaman karya budaya. 

Menurutnya, langkah semacam itu justru dapat menjadi jebakan strategis yang memperbesar tekanan internasional terhadap pemerintah.

“Kalau ada film propaganda lalu negara langsung melarang, itu justru bisa dipakai untuk membangun narasi bahwa pemerintah anti-demokrasi, anti-kebebasan berekspresi, dan represif. Di situlah operasi propaganda berhasil,” kata Amir.