KONTROVERSI film dokumenter Pesta Babi tidak bisa dibaca semata sebagai polemik perfilman atau kebebasan berekspresi. Di balik perdebatan soal sensor dan pemutaran film, sesungguhnya tersimpan persoalan yang jauh lebih besar: pertarungan narasi politik, keamanan nasional, legitimasi negara, dan masa depan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itulah respons terhadap film ini menjadi sangat sensitif. Negara melihat Papua bukan hanya persoalan sosial atau pembangunan, tetapi juga menyangkut aspek geopolitik, kedaulatan, dan ancaman disintegrasi.
Wilayah Politik dan Keamanan
Dalam perspektif negara, Papua memiliki tiga dimensi strategis sekaligus. Pertama, dimensi geopolitik. Papua berada di kawasan Pasifik Selatan yang menjadi arena persaingan pengaruh internasional, terutama antara negara-negara Barat, Australia, China, dan jaringan aktivisme HAM global. Isu Papua kerap dibawa ke forum internasional, termasuk oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua di luar negeri.
Kedua, dimensi ekonomi-strategis. Papua memiliki cadangan sumber daya alam sangat besar: emas, tembaga, nikel, kayu, gas, dan potensi pangan. Karena itu, proyek-proyek strategis nasional di Papua tidak hanya dipandang sebagai agenda pembangunan, tetapi juga penguatan kontrol negara atas wilayah strategis.
Ketiga, dimensi keamanan nasional. Sejak lama pemerintah memandang gerakan separatis Papua sebagai ancaman terhadap integritas NKRI. Dalam perspektif militer, konflik Papua bukan sekadar konflik sosial, melainkan bagian dari low intensity conflict atau konflik intensitas rendah yang dapat berkembang menjadi ancaman lebih luas bila tidak dikendalikan.
Maka, jangan heran apabila setiap narasi publik mengenai Papua selalu dibaca dalam kerangka keamanan nasional.
Mengapa Film Ini Sensitif?
Film Pesta Babi menjadi sensitif karena mengangkat isu-isu yang berada tepat di jantung konflik Papua: tanah adat, proyek negara, investasi besar, aparat keamanan, dan relasi kekuasaan pusat-daerah.
Dalam teori komunikasi politik, siapa yang menguasai narasi akan sangat menentukan legitimasi kekuasaan. Negara selama ini membangun narasi bahwa pembangunan Papua adalah bentuk kehadiran negara untuk kesejahteraan rakyat. Jalan, bandara, food estate, perkebunan, hingga proyek strategis nasional diposisikan sebagai simbol kemajuan.
Namun film ini menghadirkan narasi tandingan: pembangunan justru dipotret sebagai ancaman terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup. Negara tidak lagi tampil sebagai pelindung, melainkan sebagai kekuatan yang dianggap membuka jalan bagi ekspansi korporasi dan marginalisasi warga lokal.
Di sinilah problem politiknya muncul. Bagi negara, narasi seperti ini berbahaya karena dapat menyebabkan beberapa hal: (1) Mengurangi legitimasi pemerintah di Papua; (2) Memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat negara; (3) Menguatkan sentimen anti-pusat; (4) Menjadi amunisi propaganda kelompok separatis di level internasional; dan (5) Membentuk opini global bahwa Indonesia gagal mengelola Papua secara demokratis.
Maka, meski film tersebut tidak secara eksplisit menyerukan kemerdekaan Papua, substansi kritiknya tetap dipandang berpotensi memperkuat ekosistem politik separatisme.
Perspektif Militer: Narasi Bisa Menjadi Senjata
Dalam doktrin perang modern, konflik tidak lagi hanya berlangsung melalui senjata, tetapi juga melalui informasi dan persepsi publik. Konsep ini dikenal sebagai information warfare atau perang informasi.
Di era digital, film dokumenter, media sosial, video viral, dan kampanye HAM dapat menjadi instrumen strategis yang mempengaruhi opini internasional maupun psikologi masyarakat lokal.
Dalam perspektif militer, ada kekhawatiran bahwa:
1. Narasi korban masyarakat adat dapat memicu simpati internasional.
2. Kritik terhadap aparat keamanan dapat menurunkan legitimasi operasi keamanan.
3. Dokumentasi konflik lokal dapat digunakan kelompok separatis sebagai alat propaganda luar negeri.
4. Isu HAM Papua dapat membuka tekanan diplomatik terhadap Indonesia.
Oleh karena itu, aparat keamanan sering memandang produk budaya seperti film dokumenter bukan sekadar karya seni, tetapi bagian dari medan perang persepsi (battle of perception).
Apalagi Papua memiliki sejarah panjang konflik bersenjata dengan kelompok separatis bersenjata yang kini dikategorikan pemerintah sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Dalam konteks itu, negara sangat sensitif terhadap semua produk informasi yang dianggap bisa mendelegitimasi negara, melemahkan moral aparat, atau memperbesar dukungan internasional terhadap gerakan Papua merdeka.
Mengapa Reaksi Negara Kerap Represif?
Masalahnya, pendekatan keamanan Indonesia terhadap Papua selama puluhan tahun memang cenderung menggunakan paradigma stabilitas nasional. Ini warisan panjang sejak era Orde Lama dan Orde Baru.
Dalam paradigma tersebut: kritik mudah dicurigai sebagai infiltrasi separatis, aktivisme HAM dipandang sebagai ancaman politik, dan narasi alternatif sering dianggap mengganggu stabilitas.
Akibatnya, negara sering lebih cepat menggunakan pendekatan kontrol daripada dialog. Dari sudut pandang militer, logika ini dapat dipahami karena aparat memiliki kewajiban menjaga kedaulatan dan mencegah disintegrasi.
Tetapi dari perspektif demokrasi, pendekatan berlebihan justru bisa kontraproduktif. Hal ini karena tindakan pembubaran diskusi, pelarangan pemutaran film, atau intimidasi justru memperkuat tuduhan bahwa ruang demokrasi di Papua memang bermasalah.
Dalam komunikasi politik, negara bisa kalah bukan karena kekurangan senjata, tetapi karena kehilangan legitimasi moral di mata publik.
Risiko Politik bagi Pemerintah
Kontroversi Pesta Babi juga memperlihatkan dilema besar pemerintahan Indonesia. Jika negara terlalu longgar, maka pemerintah khawatir narasi anti-negara berkembang, isu separatisme mendapat panggung, dan opini internasional memburuk.
Tetapi jika terlalu represif, maka pemerintah dituduh anti-demokrasi, kebebasan akademik dipersempit, dan negara terlihat takut terhadap kritik. Ini situasi yang sulit bagi bangsa Indonesia.
Dalam konteks Presiden Prabowo Subianto, tantangannya makin besar karena pemerintahannya dikenal memiliki orientasi kuat pada stabilitas, keamanan nasional, dan ketegasan negara.
Pendekatan ini dapat memperkuat kontrol keamanan, tetapi juga berpotensi memperbesar jarak psikologis dengan kelompok masyarakat sipil Papua bila tidak diimbangi dialog politik.
Penutup Kontroversi Pesta Babi pada akhirnya menunjukkan satu hal penting: Papua bukan hanya soal pembangunan infrastruktur atau keamanan, tetapi soal perebutan legitimasi.
Negara ingin mempertahankan Papua melalui pembangunan dan stabilitas keamanan. Sementara sebagian kelompok masyarakat sipil ingin Papua didengar melalui pendekatan HAM, lingkungan, dan hak masyarakat adat.
Masalahnya, ketika kedua pihak saling curiga, setiap kritik akan dibaca sebagai separatisme, dan setiap kebijakan negara akan dicurigai sebagai represi.
Di titik itulah konflik narasi menjadi semakin tajam. Oleh karena itu, tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya menjaga Papua tetap berada dalam NKRI secara teritorial, tetapi juga memastikan masyarakat Papua merasa menjadi bagian sah, dihormati, dan didengar dalam republik ini.
Sejarah banyak menunjukkan sebuah negara tidak runtuh pertama-tama karena kehilangan wilayah, tetapi karena kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri.
Dr. Selamat Ginting
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)
