Berita

Gedung Jasa Keuangan (OJK). (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

RABU, 13 MEI 2026 | 19:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan telah memperhitungkan potensi gejolak di pasar modal usai pengumuman rebalancing Morgan Stanley Capital International (MSCI). Untuk meredam tekanan terhadap pasar, regulator melanjutkan sejumlah kebijakan stabilisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan, salah satu kebijakan yang tetap dipertahankan adalah izin buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Langkah ini dilakukan di tengah pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah MSCI mendepak 18 saham asal Indonesia dari indeksnya.


"Saat ini berbagai kebijakan stabilisasi yang telah diterapkan sebelumnya ini masih tetap diberlakukan," kata Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu 13 Mei 2026.

Selain itu, OJK juga memperpanjang penundaan penerapan skema short selling hingga September 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar modal dari potensi reaksi berlebihan investor di tengah dinamika pasar yang masih berfluktuasi.

Tak hanya itu, regulator, kata Hasan, juga akan menerapkan mekanisme pembekuan sementara atau trading halt secara bertahap apabila terjadi penurunan indeks yang tajam. 

Menurut Hasan, skema tersebut disiapkan sebagai langkah cooling down guna menahan tekanan berlebihan di pasar saham.

"Jadi, nanti akan ada secara berjenjang upaya cooling down seandainya terjadi penurunan yang signifikan," kata Fawzi.

Untuk pengaturan pergerakan harga saham, OJK tetap memberlakukan batas auto rejection bawah (ARB) sebesar 15 persen. Sementara batas auto rejection atas (ARA) diterapkan secara bertingkat sesuai harga masing-masing saham.

"Jadi, ini juga masih berlaku saat ini dan akan tetap kita lanjutkan. Tentu ini akan kita evaluasi terus dan sekali lagi kami akan tentu hadir memberikan berbagai respons kebijakan dalam hal diperlukan," pungkas Fawzi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya