Belum Ada Keppres Tanda Pemerintah Belum Siap Pindah ke IKN

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara dinilai sekaligus mencerminkan bahwa pemerintah hingga saat ini belum siap melakukan pemindahan total pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus, M Taufik Zoelkifli mengatakan belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota menjadi tanda bahwa kesiapan pemerintah menuju perpindahan penuh masih belum matang.

“Kalau memang sudah siap pindah, tentu Keppres itu sudah ditandatangani,” ujar pria yang akrab disapa MTZ itu, kepada RMOL, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurutnya, kondisi di lapangan juga menunjukkan berbagai infrastruktur pendukung di IKN masih belum siap menopang perpindahan pusat pemerintahan secara menyeluruh.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu telah mengunjungi langsung kawasan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan melihat masih banyak persoalan mendasar yang harus dibenahi.

“Bangunannya mungkin sudah ada, tetapi pendukungnya belum siap. Soal air, transportasi, sampai kesiapan masyarakat yang pindah ke sana juga masih menjadi persoalan,” katanya.

Ia mencontohkan sektor pendidikan di kawasan IKN yang dinilai belum siap karena keterbatasan tenaga pengajar dan fasilitas penunjang lainnya. Selain persoalan teknis dan infrastruktur, MTZ menilai faktor politik juga turut memengaruhi belum finalnya proses perpindahan ibu kota negara.

“Anggota DPR juga belum mau pindah ke sana,” ucapnya.

Karena itu, MTZ memandang kondisi IKN saat ini masih berada pada tahap konsolidasi dan belum dapat disebut sebagai ibu kota operasional pemerintahan secara penuh.

“Anggap saja IKN masih tahap konsolidasi, tetapi ini belum final,” pungkasnya.