Diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” di Hotel Lumire, Jakarta Pusat. (Foto: Istimewa)
A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Muhaimin melontarkan kritik tajam terhadap kondisi struktur PBNU saat ini dalam diskusi interaktif bertajuk “NU di Persimpangan: Menjaga Peran Civil Society di Era Baru” di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2026.
KH Abdul Muhaimin mengaku prihatin terhadap melemahnya peran advokasi NU di tengah berbagai persoalan rakyat. Ia menyinggung kasus Wadas hingga polemik proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 yang menurutnya justru dikawal oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah.
“Saya sedih sebagai A’wan. Kasus Wadas itu dikawal LBH Muhammadiyah, yang mengawal kasus PSN di PIK 2 juga LBH Muhammadiyah. Kemana NU-nya?” ujarnya.
Menurutnya, NU saat ini kehilangan bargaining position dalam percaturan kebijakan politik dan ekonomi nasional, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan pesantren yang dinilai masih terpinggirkan.
“NU hari ini tidak memiliki bargaining position dalam kebijakan politik-ekonomi, apalagi pesantren yang sampai sekarang masih terpinggirkan,” katanya.
Kiai Abdul Muhaimin juga mengkritik pola kepemimpinan di tubuh PBNU yang dinilainya semakin sentralistik.
“Struktur PBNU sekarang saya lihat seperti one man show. Acara apa pun, yang datang ya itu-itu saja,” tegasnya.
Pengasuh Ponpes Nurul Ummahat Yogyakarta itu kemudian memaparkan tiga persoalan utama yang menurutnya sedang dihadapi PBNU saat ini. Pertama, PBNU dinilai telah menyimpang dari qonun asasi. Kedua, menyimpang dari khittah perjuangan organisasi. Ketiga, keluar dari semangat AD/ART organisasi.
“Ada tiga problem besar. PBNU hari ini saya kira sudah menyimpang dari qonun asasi, menyimpang dari khittah, dan keluar dari AD/ART,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebut kondisi tersebut sebagai situasi yang berbahaya bagi masa depan organisasi. “Kepemimpinan NU saat ini sama saja bunuh diri massal. Dinamika advokasi di jajaran NU mati. Kalaupun ada pergerakan, sifatnya lokalistik. Padahal resources NU itu lengkap,” katanya.
KH Abdul Muhaimin menilai persoalan yang dihadapi NU bukan semata soal politik organisasi, tetapi juga menyangkut persoalan teologis dan spiritual yang berdampak pada hilangnya daya tawar NU di tengah umat.
“Jadi ada persoalan teologis-spiritual di tubuh NU yang membuat organisasi ini tidak bisa didinamisasi menjadi bargaining position di tengah umat,” pungkasnya.
