Berita

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming saat meninjau progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A lintas Utara–Selatan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Setwapres)

Politik

Gibran Puji Inovasi Transportasi Gratis Pemprov DKI

SELASA, 12 MEI 2026 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung yang membebaskan tarif transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan sistem transportasi publik nasional yang terintegrasi, inklusif, dan berpihak pada masyarakat luas.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai terobosan penting dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang inklusif, aman, dan ramah bagi seluruh warga.


Apresiasi tersebut disampaikan Wapres saat meninjau progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A lintas Utara–Selatan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurut Gibran, transportasi publik tidak hanya harus modern dan terintegrasi, tetapi juga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, ibu hamil, dan anak-anak.

“Saya sangat mengapresiasi terobosan inovasi dari Pak Gubernur terkait transportasi publik di Jakarta yang sekarang membebaskan tarif untuk 15 golongan. Ini luar biasa sekali, termasuk bagi lansia dan kaum difabel,” ujar Wapres.

Putra sulung mantan Presiden Jokowi itu menambahkan bahwa transportasi publik harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua pengguna.

“Yang paling penting sekali lagi aman dan nyaman untuk anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan kaum difabel,” tegasnya.

Wapres menilai kebijakan pembebasan tarif bagi 15 golongan masyarakat tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap aksesibilitas dan keadilan layanan publik. 

Ia berharap langkah serupa dapat terus diperkuat seiring pengembangan sistem transportasi massal di Jakarta dan kawasan aglomerasi.

Selain mengapresiasi kebijakan tarif gratis, Wapres juga menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem transportasi publik yang saling terhubung antara MRT, LRT, dan TransJakarta agar mobilitas masyarakat semakin mudah dan efisien.

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A berjalan sesuai target guna meningkatkan konektivitas transportasi publik di Jakarta.

“Kami meninjau lokasi mulai dari Sawah Besar hingga Harmoni. Secara keseluruhan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 59 persen. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama MRT Jakarta, proses commissioning akan dimulai pada pertengahan 2027, dengan target operasional hingga Harmoni paling lambat akhir 2027,” ungkap Pramono.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya