Berita

Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2026. (Foto: Istimewa)

Politik

Ketua Komisi X DPR:

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar Harus Diulang

SELASA, 12 MEI 2026 | 13:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) diminta untuk diulang. 

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian merespons viralnya dugaan ketidakadilan dewan juri yang merugikan salah satu sekolah dalam perlombaan tersebut.

Hetifah menegaskan, perlombaan harus diulang guna memastikan proses pencarian pemenang berjalan secara adil dan kompetitif.


"Diulangi, diulangi saja," kata Hetifah kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.

Hetifah yang juga Anggota MPR RI ini merasa khawatir, jika hasil lomba dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan, para siswa yang merasa dicurangi akan mengalami trauma mendalam terhadap sebuah kompetisi.

"Kami juga memastikan bahwa tidak ada lagi dan untuk kasus di Kalimantan Barat ini," kata Hetifah.

"Kami memohon maaf karena peristiwa ini dan sebaiknya ini diulangi. Karena mereka yang menjadi pemenang adalah memang yang terbaik walaupun saya melihat sangat kompetitif ya," sambungnya.

Sebelumnya, Lomba Cerdas Cermat Empat LCC Empat Pilar MPR 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar Sabtu 9 Mei 2026 di Pontianak itu diikuti sembilan SMA. Tiga peserta final adalah SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Keramaian di media sosial terjadi pada saat sesi rebutan jawaban, dengan pertanyaan “DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” 

Kemudian Regu C SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan  dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan  Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar seorang siswi dari regu C.

Pihak juri kemudian memberikan nilai minus 5 untuk jawaban grup C ini. Kemudian pertanyaan dilempar lagi ke grup yang lain. Regu B yang berasal dari SMAN 1 Sambas menyambar. 

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab peserta regu B.

Juri kemudian menyatakan bahwa jawaban regu B adalah benar: “Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh.”

Jawaban juri ini membuat Grup C memprotes. “Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti regu B.”

Juri menyebut, Regu C tidak menyebutkan adanya “pertimbangan DPD”. Regu C membantah pernyataan juri. Bahkan terbuka untuk audiens memberikan kesaksian.

Jika kejadian ini tidak terjadi, pemenang final provinsi tetap diraih Regu B. Regu B lebih unggul secara keseluruhan dari grup C sehingga Provinsi Kalimantan Barat tetap diwakili SMAN 1 Sambas.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya