Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) (Foto: RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

DPR Desak Pengawasan WNA Diperketat demi Cegah Indonesia Jadi Basis Judi Online

SELASA, 12 MEI 2026 | 12:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penangkapan ratusan warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam sindikat judi online internasional mendapat perhatian serius dari DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pengawasan terhadap keberadaan WNA diperketat agar Indonesia tidak menjadi tempat berkembangnya jaringan perjudian daring lintas negara.

Menurut Puan, aparat terkait perlu melakukan langkah antisipasi secara serius dan berkelanjutan, termasuk melalui pengawasan keimigrasian. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah Indonesia dijadikan lokasi persinggahan maupun pusat operasi judi online internasional.

“Ya, kita harus melakukan antisipasi jangan sampai kemudian kalau kemudian ada pihak-pihak yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat utama judi online, tentu saja itu jangan sampai terjadi,” kata Puan saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.


Politikus PDIP itu menegaskan, pengetatan pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah kasus terungkap. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan secara berkala untuk mempersempit ruang gerak jaringan judi online internasional.

“Karena itu, pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu ya harus dilakukan bukan hanya sekarang tapi secara berkala. Jadi hal ini penting karena ini juga untuk menjaga jangan sampai ini menjadi semakin luas dan melebar,” ujar Puan.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkap markas sindikat judi online di kawasan Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 320 WNA dan satu warga negara Indonesia (WNI). Mereka diduga memiliki peran berbeda-beda, mulai dari operator, admin, hingga customer service jaringan judi online internasional.  

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya