Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur, Emanuel Mikael Kota. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur, Emanuel Mikael Kota, menyoroti komentar Novel Baswedan terhadap film dokumenter Pesta Babi yang dinilai membangun persepsi negatif terhadap situasi Papua dan berpotensi memperkeruh kondisi sosial di Indonesia Timur.
Tokoh Indonesia Timur yang akrab dipanggil Manche ini mengaku bingung dengan cara pandang Novel Baswedan yang dinilai terlalu mudah menarik kesimpulan besar terhadap persoalan Papua hanya berdasarkan sudut pandang yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut.
“Kami bingung dengan jalan pikiran Novel Baswedan. Sebagai figur publik yang berada dalam lingkungan ASN Polri, mestinya memahami bahwa Papua adalah wilayah yang sensitif dan membutuhkan kehati-hatian dalam menyampaikan opini. Jangan sampai komentar terhadap film Pesta Babi justru membentuk stigma baru dan memperkeruh keadaan,” kata Manche dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026
Menurut dia, komentar Novel yang menyoroti dugaan eksploitasi konflik, pengungsian, hingga eskalasi keamanan di Papua berpotensi menggiring opini publik seolah-olah Papua hanya dipenuhi ketakutan, konflik, dan kekerasan, tanpa melihat realitas sosial secara utuh.
“Kalau narasi yang dibangun hanya soal konflik, militerisasi, dan penderitaan, tentu publik luar akan melihat Papua secara hitam-putih. Padahal masyarakat Papua hari ini sedang berjuang menjaga kedamaian, membangun ekonomi kampung, pendidikan anak-anak, dan memperkuat kehidupan adat,” ujarnya.
Manche menilai, sebuah film dokumenter tidak bisa dijadikan satu-satunya rujukan untuk menggambarkan kompleksitas Papua secara keseluruhan, apalagi jika kemudian diperkuat dengan komentar yang dinilai tendensius dan tidak berimbang.
“Film dokumenter harus dilihat secara kritis dan proporsional. Jangan sampai publik diarahkan pada opini tertentu tanpa menghadirkan konteks yang lengkap. Papua bukan hanya cerita konflik. Ada banyak kemajuan, ruang dialog, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan kehidupan masyarakat adat yang damai yang juga harus diangkat,” bebernya.
Ia juga mengingatkan bahwa figur publik memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas sosial nasional, terlebih ketika berbicara mengenai Papua yang selama ini rentan terhadap polarisasi informasi dan propaganda.
“Sebagai bagian dari ASN Polri, mestinya lebih mengedepankan pendekatan yang menenangkan masyarakat, bukan justru memperbesar keresahan melalui narasi yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap upaya perdamaian di Papua,” tegasnya.
Menurut dia, masyarakat Indonesia Timur saat ini justru sedang berupaya menjaga suasana damai dan membangun kepercayaan antarwarga di tengah berbagai tantangan sosial maupun keamanan.
“Kami orang Timur menjaga kedamaian di tanah kami sendiri. Karena itu kami berharap jangan ada pihak yang membuat kisruh baru lewat komentar yang tidak konstruktif. Papua membutuhkan solusi dan persatuan, bukan perang opini,” ujarnya.
Manche pun meminta semua pihak lebih bijak dalam mengangkat isu Papua agar tidak memperkuat stigma negatif terhadap masyarakat Indonesia Timur di mata nasional maupun internasional.
“Jangan jadikan Papua sebagai panggung narasi konflik yang terus diulang-ulang. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah rasa aman, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
