Berita

Diskuis bertema Praktik E-Commerce antara Persaingan Sehat atau Dominasi Platform” di Megawati Institute, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026. (Foto: Dok. Megawati Institute)

Politik

UMKM Tercekik Algoritma, Negara Perlu Jinakkan Platform Digital

SENIN, 11 MEI 2026 | 22:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ekosistem perdagangan digital di tanah air dinilai sudah masuk zona merah bagi para pelaku usaha lokal. Alih-alih menjadi pahlawan bagi UMKM, platform e-commerce raksasa justru dituding semakin dominan dan bertindak sepihak yang membuat seller lokal megap-megap.

Kondisi memprihatinkan ini disorot tajam oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi, Darmadi Durianto dalam diskusi bertajuk Praktik E-Commerce antara Persaingan Sehat atau Dominasi Platform di Megawati Institute, Jakarta.

Ia menegaskan, negara tidak boleh jadi penonton saat warga negaranya "dijajah" oleh aturan platform yang tidak transparan.


"Digitalisasi ekonomi memang harus tumbuh, tetapi jangan sampai pertumbuhan platform justru membuat seller lokal tertekan di negaranya sendiri," tegas Darmadi, Senin, 11 Mei 2026.

Anggota Komisi VI DPR ini membongkar rupa-rupa beban yang mencekik pedagang kecil. Mulai dari biaya layanan, administrasi, hingga logistik yang naik seenak udel tanpa transparansi jelas.

Tak hanya soal biaya, Darmadi menyoroti "tangan dingin" algoritma yang kini menentukan nasib pedagang. Siapa yang muncul di halaman utama dan siapa yang tenggelam, sepenuhnya dikontrol oleh sistem yang sering kali tidak berpihak pada produk lokal.

“Algoritma hari ini bukan sekadar teknologi, tapi menentukan siapa yang terlihat dan siapa yang tenggelam di pasar digital. Jika tidak ada keberpihakan kepada produk lokal, pasar nasional akan terus dikuasai kekuatan besar,” sindirnya pedas.

Atas dasar itu, politisi senior banteng ini mendesak pemerintah segera merevisi regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Baginya, platform wajib buka-bukaan soal biaya dan dilarang mengubah kebijakan secara sepihak yang merugikan UMKM.

Dalam diskusi yang sama, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Gopprera Panggabean menyebut pasar digital punya "sihir" bernama efek jaringan dan penguasaan data. Platform yang menguasai data besar punya kuasa untuk menyetir pola konsumsi masyarakat.

Gopprera mengungkap adanya praktik self-preferencing, di mana platform lebih memprioritaskan produk milik mereka ketimbang produk pedagang lain.

Ada pula fenomena lock-in ecosystem, yakni kondisi di mana seller dan pembeli "disandera" karena ketergantungan pada sistem pembayaran dan logistik tertentu.

"Persaingan usaha di era digital tidak lagi hanya bicara harga. Penguasaan data, algoritma, dan ekosistem kini menjadi instrumen utama pembentukan dominasi pasar," jelas Gopprera.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya