Berita

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan bersama Presiden Prabowo Subianto dalam suatu momentum. (Foto: Istimewa)

Politik

Kinerja Zulhas Bahayakan Realisasi Visi dan Misi Prabowo

SENIN, 11 MEI 2026 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diminta melakukan tindakan tegas kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), karena tidak bisa mengendalikan harga Minyakkita.

Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, kinerja Zulhas terbilang membahayakan realisasi visi dan misi Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan. 

"Ini bukti ketidakbecusan kinerja di level pembantu Presiden dalam menerjemahkan arah kebijakan ekonomi kerakyatan," kata Efriza kepada RMOL, Senin 11 Mei 2026.


Menurutnya, ketidaksesuaian batas harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp15.700 per liter, justru di lapangan berbanding terbalik karena harga Minyakkita mencapai Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter.

"Presiden Prabowo berbicara soal kepentingan rakyat, perlindungan rakyat dan penguatan daya beli, tetapi di lapangan muncul kebijakan yang justru berpotensi membebani masyarakat, seperti wacana kenaikan HET Minyakita," kata Efriza.

Atas fakta itu, Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Nasional (UNAS) itu mendorong Presiden Prabowo memberikan tindakan tegas kepada Zulhas.

"Prabowo perlu menyemprot Zulhas, karena kegagalannya dalam bekerja dan bukti lemahnya koordinasi yang lebih kuat antar kementerian, terutama antara sektor perdagangan, pangan, dan ekonomi," demikian Efriza.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya