Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Imperialisme AS dan Krisis Permanen Global

SENIN, 11 MEI 2026 | 04:21 WIB | OLEH: JIMMY H SIAHAAN

IMPERIALIS modern sangat memikat Presiden Donald Trump, sehingga ia seharusnya mulai mengenakan cambang tebal, jas panjang, dan pedang. 

Terutama di masa jabatan keduanya, Trump telah berulang kali mengejutkan dunia dengan menerapkan metode abad ke-19 untuk masalah keamanan modern, seperti William McKinley di zaman modern.

William McKinley adalah presiden Amerika Serikat ke-25, menjabat dari tahun 1897 hingga pembunuhannya pada tahun 1901. Sebagai anggota Partai Republik, McKinley berhasil memimpin AS dalam Perang Spanyol-Amerika dan mengawasi periode ekspansionisme Amerika dengan aneksasi Hawaii, Puerto Riko, Guam, Filipina, dan Samoa Amerika.


Kebijakan luar negeri McKinley meniru imperialisme luar negeri negara-negara besar.

Sebelumnya Doktrin Monroe (1823) adalah kebijakan luar negeri AS yang dicetuskan Presiden James Monroe, menegaskan bahwa benua Amerika tertutup bagi kolonisasi baru Eropa. 

AS melarang campur tangan Eropa di belahan Barat, menganggapnya agresi, dan berjanji tidak mencampuri urusan Eropa. Ini menjadikan Amerika Latin sebagai "halaman belakang" kepentingan AS. 

Doktrin Monroe (1823): Non-kolonisasi: Belahan Barat (Amerika Utara & Selatan) tidak lagi terbuka untuk kolonisasi oleh kekuatan Eropa mana pun. 

Setiap intervensi negara Eropa di Amerika akan dianggap sebagai tindakan bermusuhan terhadap AS.

AS berjanji tidak akan mencampuri urusan internal negara-negara Eropa maupun koloni yang sudah ada. AS menegaskan posisinya sebagai kekuatan dominan di belahan bumi Barat. 

Selanjut berkembang di bawah Roosevelt Corollary (1904): Theodore Roosevelt menambahkan bahwa AS berhak melakukan intervensi (sebagai "polisi internasional") di Amerika Latin jika terjadi ketidakstabilan, terutama untuk mencegah keterlibatan Eropa.

Doktrin ini sering digunakan AS sebagai pembenaran untuk intervensi militer dan diplomatik di Amerika Latin selama abad ke-20 dan seterusnya (krisis Kuba dan Venezuela).

Doktrin ini lahir untuk menjaga keamanan AS yang masih muda dari pengaruh kekaisaran Eropa yang kuat saat itu. 

Selanjutnya, Stanley Hoffmann seorang ahli hubungan internasional. Hoffmann dikenal dengan pendekatan humanistik dan moderat.

Ia dikenal karena keahliannya dalam politik Prancis, integrasi Eropa, dan kebijakan luar negeri Amerika. Hoffmann menekankan bahwa negara bangsa adalah pemain fundamental dalam hubungan internasional. 

Ia sering mengkritik kebijakan luar negeri AS yang dianggap terlalu neokonservatif atau neoimperialis, seperti dalam bukunya "Chaos and Violence".

Militer AS seperti Bajak Laut 

Di tengah meningkatnya ketegangan Selat Hormuz, Presiden Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial dengan membandingkan aksi militer Amerika Serikat di laut dengan praktik pembajakan, saat Washington dan Teheran saling menekan melalui blokade.

Dalam sebuah rapat umum di negara bagian Florida Trump menggambarkan secara gamblang operasi Angkatan Laut AS yang menyita sebuah kapal di tengah kebijakan blokade terhadap Iran.

"Kami ... mendarat di atasnya dan kami mengambil alih kapal itu. Kami mengambil alih kargonya, mengambil alih minyaknya. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan," ujar Trump di hadapan para pendukungnya, dilansir The Guardian, minggu lalu.

Ia kemudian menambahkan dengan nada yang memancing sorakan massa, "Kami seperti bajak laut. Kami memang agak seperti bajak laut. Tapi kami tidak sedang bermain-main."

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap aspek hukum dari konflik maritim antara kedua negara. Para pakar hukum internasional mulai mengangkat kekhawatiran terkait tindakan Iran yang memblokade Selat Hormuz, jalur vital bagi distribusi minyak dan gas global, serta rencana Teheran untuk mengenakan biaya bagi kapal-kapal yang melintas.

Iran secara efektif menutup jalur tersebut setelah dimulainya kampanye serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. 

Penutupan ini berdampak signifikan karena Selat Hormuz merupakan salah satu rute paling penting dalam perdagangan energi dunia.

Sebagai respons, AS bulan lalu mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran setelah perundingan damai di Pakistan gagal menghasilkan terobosan. Langkah ini semakin memperuncing ketegangan antara kedua negara.

Di pihak lain, Iran menegaskan tidak akan melonggarkan tekanan di Selat Hormuz selama AS masih memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhannya

Waste Land

Dari  peristiwa diatas mengingatkan sebuah Buku baru Robert D. Kaplan berjudul "Waste Land: A World in Permanent Crisis" (diterbitkan Januari 2025 oleh Random House). 

Buku ini menawarkan visi suram dan luas tentang dunia yang kacau dan terglobalisasi, membandingkan ketidakstabilan global saat ini pandemi, perang, dan teknologi yang berkembang pesat dengan era antar perang Republik Weimar, dan berargumen untuk struktur politik yang terfokus atau stabil guna mencegah keruntuhan anarkis.

Buku ini berpendapat bahwa kita memasuki era baru bencana global, sebuah "krisis permanen" di mana bencana regional menyebar dengan cepat secara global.

Kaplan menyatakan bahwa era stabilitas pasca-Perang Dingin telah berakhir, dan masa depan membutuhkan prioritas pada ketertiban dan stabilitas daripada demokrasi.

Buku ini menarik paralel dengan Republik Weimar untuk meneliti bahaya kecemasan dan keterkaitan yang didorong oleh teknologi.

Dunia dalam Krisis Permanen?

Perang Timur tengah adalah sebuah krisis regional yang telah berdampak luas bagi dunia.

Dunia kini mengalami krisis energi akibat perang selama 44 hari yang terus berdampak walaupun telah ada gencatan senjata.

Selat Hormuz diibaratkan oleh Iran bagai Bom Atom. Setiap saat bisa meledak. Hal ini menjelaskan betapa strategis selat tersebut untuk kepentingan Iran, China dan kawasan Asia lainnya.

Dari pandangan pakar di bidang Hubungan Internasional, melihat Krisis Energi Global ini adalah sebuah krisis sejarah terbesar bagi dunia setelah PD II.

Dikhawatirkan akan melebar dan membuat krisis perekonomian global. Hal mana bila berlanjut berakibat terganggunya keseimbangan ekonomi politik dunia. 

Kini dunia dalam penantian, apakah mungkin berdampak akan terjadinya krisis yang lebih besar dan permanen?

*Penulis adalah Eksponen Gema 77/78


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Golkar Somasi Said Didu-Sri Radjasa

Selasa, 10 November 2026 | 16:21

Gibran Masih Dampingi Prabowo di Acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 | 16:18

Mundur atau Dimakzulkan, Gibran Tetap Berhak Dapat Pensiun?

Selasa, 10 November 2026 | 16:05

Laksma TNI Salim Guncang Kampus Ternama di Moskwa, Ini yang Dibahas

Selasa, 10 November 2026 | 16:00

Prabowo Tak Beri Penolakan atas Niat Gibran Mundur

Selasa, 10 November 2026 | 15:58

Ketika Sebuah Bangsa Kehilangan Kepekaan Terhadap Bahaya

Selasa, 10 November 2026 | 15:55

Masa Depan PSI Makin Rumit Usai Ditinggal Tiga Elite

Selasa, 10 November 2026 | 15:52

Presiden Prabowo Harus Bersih-bersih Kabinet Usai Kasus Penyadapan

Selasa, 10 November 2026 | 15:46

Mundur dari PSI, Tiga Loyalis Jokowi Berpaling ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:39

Istana Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:36

Selengkapnya