Berita

Kolase Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Presiden Didesak Copot Zulhas Imbas Kenaikan Harga Minyakita

SENIN, 11 MEI 2026 | 03:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita yang ingin dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Perdagangan diprediksi bakal membuat kehidupan rakyat makin susah.

Terkait itu, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa (Gema) Nasional, Eko Saputra menyebut tata kelola minyak goreng yang buruk merupakan bentuk kegagalan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam menstabilkan harga.   

“Harga Minyakita yang semakin tinggi justru memperlihatkan adanya kegagalan koordinasi dan lemahnya pengawasan distribusi,” kata Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 10 Mei 2026.
 

 
Ia juga menduga kondisi tersebut menjadi bukti masih bercokolnya mafia pangan yang bermain di balik kekacauan Minyakita.

“Jika Menko Pangan Zulkifli Hasan tidak mampu menjaga harga minyak goreng tetap stabil, maka tidak ada alasan untuk tetap dipertahankan,” ungkap Eko.
 
“Presiden tidak boleh diam. Jika pembantunya gagal bekerja, maka tindakan tegas harus segera diambil. Copot Menko Pangan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan kepada elite yang gagal menjalankan amanah,” tegasnya.
 
Gema Nasional juga mendesak aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki potensi permainan distribusi, penimbunan, dan dugaan penyalahgunaan kebijakan yang menyebabkan harga Minyakita sulit dikendalikan.
 
“Presiden Prabowo harus segera mencopot dan mengganti Menko Pangan yang gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Lakukan evaluasi total terhadap kebijakan distribusi dan pengawasan Minyakita,” pungkas Eko.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya berencana menaikkan HET Minyakita. Di tengah pasokan yang masih seret, harga Minyakita di lapangan bahkan disebut sudah menembus di atas Rp20 ribu per liter, jauh dari HET yang ditetapkan Rp15.700 per liter.
 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya