Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. /RMOL Faisal Aristama

Politik

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

JUMAT, 08 MEI 2026 | 19:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perkembangan ekosistem media digital dinilai sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari seiring perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, terutama generasi muda.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menilai wajar jika muncul upaya pemerintah merangkul kanal komunikasi publik berbasis digital, termasuk yang dikenal sebagai homeless media.

“Pola konsumsi informasi masyarakat telah bergeser signifikan ke platform digital dan berbagai bentuk 'new media'. Karena itu, wajar apabila muncul upaya merangkul kanal-kanal komunikasi publik yang memiliki pengaruh besar di ruang digital,” ujar Dave, Jumat, 8 Mei 2026.


Meski demikian, Dave menegaskan transformasi media digital harus tetap berjalan dalam koridor yang sehat, bertanggung jawab, dan menghormati prinsip-prinsip jurnalistik.

Menurutnya, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak boleh mengabaikan aspek akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta tanggung jawab terhadap dampak informasi yang disampaikan kepada publik.

Dave menegaskan, posisi Komisi I DPR tetap memandang media konvensional memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dan penjaga standar jurnalisme profesional.

“Media arus utama telah memiliki mekanisme editorial, kode etik, serta sistem akuntabilitas yang menjadi fondasi dalam menjaga kualitas informasi publik,” kata Legislator Golkar ini.

Karena itu, bagi Dave, penguatan terhadap media konvensional dinilai harus tetap menjadi perhatian utama di tengah tantangan disrupsi digital saat ini.

“Penguatan terhadap media konvensional harus tetap menjadi perhatian utama, terlebih di tengah tantangan disrupsi digital saat ini,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya