Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Natasukumah (Foto: RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Wacana TNI Bekali Penerima LPDP Tuai Dukungan DPR

KAMIS, 07 MEI 2026 | 09:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan pelibatan TNI dalam pembekalan bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat respons dari Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Rizki Aulia Natasukumah menilai usulan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak kementerian sebagai pengusul. Menurutnya, TNI pada prinsipnya akan mempertimbangkan setiap permintaan bantuan selama dinilai penting dan dibutuhkan.

“Ya, itu kan usulan dari kementerian. TNI tentu jika dibutuhkan perbantuannya pasti akan mempertimbangkan dan juga melaksanakan apa yang dilihat penting untuk dilaksanakan,” kata Rizki usai menghadiri Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Hotel Ledian, Serang, Banten, Kamis, 7 Mei 2026.


Meski demikian, Rizki menegaskan bahwa informasi yang beredar sejauh ini masih berupa usulan awal dari kementerian terkait, sehingga perlu ada penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut.

“Tapi itu saya baca terakhir usulan dari menterinya, jadi mungkin bisa ditanyakan dan dikonfirmasi,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu juga menilai tidak ada alasan untuk menolak usulan tersebut selama memiliki tujuan yang baik.

“Tapi kalau selama itu baik, kenapa tidak?” pungkasnya.

Sebagai informasi, LPDP menggandeng TNI Angkatan Udara untuk memfasilitasi program Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa jenjang magister (S2) dan doktoral (S3).

Kegiatan tersebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, mulai Senin, 4 Mei 2026 hingga Sabtu, 9 Mei 2026.

Sementara itu, pimpinan DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap wacana pemberian pembekalan nasionalisme bagi calon penerima beasiswa LPDP oleh TNI.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai langkah tersebut penting untuk memastikan para intelektual muda Indonesia tetap memiliki keterikatan batin dan tanggung jawab moral terhadap tanah air setelah menempuh pendidikan di luar negeri.

“Bagi saya begini, nasionalisme itu mau ditanamkan kepada setiap penerima LPDP oleh siapapun juga, mau dari BPIP, mau TNI saya setuju,” kata Cucun kepada wartawan, Selasa, 5 Mei 2026.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menegaskan bahwa para awardee LPDP harus menyadari bahwa pendidikan yang mereka tempuh dibiayai oleh negara melalui uang rakyat, sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk kembali dan membangun Indonesia.

“Yang pasti alumni LPDP ini harus tahu, ini kan mereka diberangkatkan ke sana dibiayai oleh negara, dibiayai oleh rakyat, maka harus ingat kembali ke Indonesia untuk membangun bangsa,” tuturnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya