Berita

Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Rusia dan China Punya Peluang Besar Redam Konflik Iran-AS

SELASA, 05 MEI 2026 | 14:58 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Peluang mediasi konflik Amerika Serikat dan Iran dinilai semakin sempit. 

Mengetahui kerasnya sikap Presiden AS Donald Trump, hanya Rusia dan China yang disebut masih memiliki kemungkinan untuk memengaruhi arah kebijakan Washington.

Penilaian itu disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit. Menurutnya, berbagai upaya mediasi internasional saat ini sulit berhasil karena Trump dinilai tidak lagi membuka ruang bagi banyak pihak untuk memengaruhi keputusannya.


“Semua tidak akan mempan kecuali bisa membujuk Trump,” kata Dian kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

Ia menilai Rusia dan China memiliki probabilitas lebih besar untuk didengar karena keduanya merupakan kekuatan global yang mempunyai daya tekan strategis terhadap Amerika Serikat, baik secara ekonomi, geopolitik, maupun keamanan internasional.

Selain sama-sama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kedua negara juga memiliki posisi penting dalam berbagai konflik global sehingga sulit diabaikan oleh Washington.

“Proses perundingan sekarang mau tidak mau harus melibatkan mediator yang punya kemampuan menekan Trump. Yaitu China dan Rusia,” ujarnya.

Dian membandingkan kondisi saat ini dengan era Presiden Barack Obama, ketika mediasi internasional masih relatif efektif karena Amerika Serikat membuka ruang komunikasi dengan banyak negara besar, termasuk negara-negara Eropa.

Namun dalam kepemimpinan Trump, pola itu dinilai berubah. Pendekatan kebijakan luar negeri disebut lebih terpusat pada keputusan personal Presiden AS, sehingga mediator tradisional seperti Eropa dinilai tidak lagi memiliki pengaruh kuat.

Ia juga menilai perubahan sikap negara-negara anggota NATO seperti Prancis dan Inggris bisa membantu meredakan tensi, tetapi tetap tidak cukup kuat untuk menekan Trump secara langsung seperti Rusia dan China.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya