Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto. (Foto: Humas BGN)
Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola keamanan pangan dan perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Standar Keamanan Pangan dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi Papua yang digelar di Jayapura, beberapa waktu lalu.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola keamanan pangan, sekaligus memastikan seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG mendapatkan perlindungan kerja yang layak.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola keamanan pangan, serta mendorong setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG mendapatkan perlindungan,” ujar Ranto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.
Dalam kesempatan tersebut, BGN juga meminta komitmen seluruh mitra untuk mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi relawan dan tenaga kerja di SPPG.
Rapat koordinasi ini melibatkan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPOM, BPJS Ketenagakerjaan, yayasan mitra, serta pengelola SPPG. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi langkah bersama untuk memastikan seluruh layanan MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan keselamatan kerja.
Kepala KPPG Jayapura, Jimmy, menegaskan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan MBG di Papua. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 81 SPPG yang telah beroperasi di Provinsi Papua, dengan 79 SPPG di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Jimmy, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh pengelola dapur MBG di Papua dalam menghadirkan dapur yang sehat dan bersih bagi masyarakat penerima manfaat.
“Ke depan, kami berharap seluruh SPPG di Papua dapat segera melengkapi sertifikasi yang masih berproses agar kualitas layanan MBG lebih optimal," ujar Jimmy.
Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyampaikan komitmennya untuk terus aktif mendampingi proses pemenuhan standar kesehatan lingkungan pada setiap SPPG.
“Pengawasan dilakukan sejak tahap pembangunan, mulai dari kelayakan lokasi, bangunan dapur, hingga kesiapan pengelola. Dinas Kesehatan juga mendorong seluruh SPPG untuk segera melengkapi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian penting dalam menjamin keamanan pangan,” ungkap Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga, Ferry Maitindom.
Selain membahas aspek keamanan pangan, rapat koordinasi juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi relawan SPPG melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, dari 81 SPPG di Papua, baru 37 SPPG yang telah terdaftar. Karena itu, BGN terus mendorong percepatan kepesertaan seluruh relawan agar mendapatkan perlindungan kerja yang optimal.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua juga secara simbolis menyerahkan Kantor KPPG Jayapura. Penyerahan kantor tersebut disambut hangat oleh Kepala KPPG Jayapura, Jimmy, yang menyebut keberadaan kantor baru akan mendukung pelaksanaan tugas pemenuhan gizi di Papua.
“Kami sangat senang sekali karena akhirnya kami memiliki kantor sehingga dapat menunjang tugas-tugas dalam pemenuhan gizi anak,” pungkas Jimmy.
