DPR Desak Polisi Bongkar Komplotan Penjual Pupuk Palsu

Pemerintah akan menindak tegas peredaran pupuk palsu yang merugikan petani. Hal ini menyusul pengusutan kasus pupuk tanpa kandungan unsur hara penting seperti nitrogen, kalium, dan fosfat yang diibaratkan hanya menjual tanah biasa. 

Dalam kasus ini, para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara kerugian petani ditaksir mencapai Rp3,3 triliun.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Polri-Kementan mengusut tuntas kasus ini. Ia menilai kejadian ini merugikan petani, negara, dan juga masyarakat.

“Saya miris sekali ketika membaca data tentang banyaknya pupuk palsu beredar dari Satgas Pangan Polri dan Kementan. Kerugiannya juga tidak main-main, mencapai Rp3,3 Triliun,” kata Sahroni dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 24 April 2026. 

“Ini benar-benar kejahatan serius karena tidak hanya merugikan petani, tapi juga berbahaya bagi pangan kita. Karenanya, saya minta polisi agar menindak tegas para tersangka yang jumlahnya mencapai 70 orangan itu,” tambahnya.

Legislator Nasdem itu meminta pihak kepolisian harus menelusuri dalang dari praktik licik tersebut. Ia melihat besarnya jumlah kerugian dan masifnya pelaku merupakan indikasi bahwa kejahatan ini terorganisir.

“Lebih jauh, dilihat dari jumlahnya sudah pasti ini komplotan. Jadi polisi juga wajib telusuri siapa bos-bos besar di atasnya dan wajib diproses hukum juga. Selain itu tentunya Polri dan Kementan juga perlu terus mempertahankan kerja-kerja kolaboratifnya untuk menghentikan dan mencegah penyebaran pupuk palsu ini agar tidak makin membahayakan petani,” jelasnya.

“Kolaborasi Polri dan Kementan ini sangat krusial agar tidak ada lagi petani yang jadi korban permainan kotor seperti ini,” tandas Sahroni.