Berita

Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, Muhammad Sarmuji (tengah) (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Golkar Tak Persoalkan Usulan Batas Ketum Parpol

JUMAT, 24 APRIL 2026 | 11:13 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Partai Golkar menyatakan tidak mempermasalahkan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. 

Sebelumnya, KPK menilai pembatasan masa jabatan ketua umum diperlukan untuk memastikan kaderisasi berjalan sehat.

"KPK merekomendasikan: untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," tulis laman resmi KPK, Kamis, 23 April 2026.


Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kajian itu merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik yang dinilai masih rawan.

Menanggapi hal itu, Golkar menilai isu utama bukan pada batasan jabatan, melainkan kualitas demokrasi internal partai.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya tidak terdampak langsung oleh usulan tersebut karena selama ini pergantian kepemimpinan berjalan rutin di setiap periode.

“Golkar tidak risau dengan isu itu, karena Golkar kepemimpinannya ajeg berganti setiap periode,” katanya kepada wartawan, Jumat, 24 April 2026.

Menurutnya, pembatasan masa jabatan bukan persoalan mendasar bagi partai. Ia justru menekankan pentingnya menjaga proses demokrasi di internal agar tidak bergantung pada satu figur.

“Yang kami ingin tekankan bukan persoalan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana demokrasi internal di sebuah partai itu berkualitas,” jelas Sarmuji.

Sarmuji menjelaskan, dengan demokrasi internal yang kuat, partai mampu menampung berbagai gagasan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga tidak terpusat pada satu sosok kepemimpinan.

“Kalau demokrasi internal itu berkualitas, kita tidak akan bergantung pada satu sosok saja, tetapi ada banyak pemikiran yang bisa diserap.  Pemikiran itu mencermikan pemikiran yang berkembang di masyarakat,” lanjutnya.

Ia pun menegaskan bahwa meski tidak menolak wacana pembatasan dua periode, Golkar tetap memandang penguatan demokrasi internal sebagai hal yang lebih krusial dalam tata kelola partai.

“Menurut saya, isu demokrasi internal lebih penting daripada batasan periode, meskipun sekali lagi kami tidak ada masalah seandainya ada batasan dua periode,” pungkas Sarmuji.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya