Berita

Selat Hormuz (Foto: NBC News)

Dunia

Iran Kantongi Pendapatan Perdana dari Tarif Kapal di Selat Hormuz

JUMAT, 24 APRIL 2026 | 10:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Iran mengklaim mulai menerima pendapatan perdana dari pungutan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. 

Wakil Ketua Parlemen Iran Hamidreza Haji Babaei mengatakan pemasukan awal dari biaya transit itu telah masuk ke rekening Bank Sentral Iran. 

“Pendapatan pertama dari biaya transit di Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip Tasnim News Agency, Jumat, 24 April 2026.


Pernyataan itu diperkuat anggota parlemen Alireza Salimi yang menyebut Iran memang telah mulai memungut biaya dari kapal-kapal yang melintasi selat tersebut. 

Menurut laporan Tasnim, besaran pungutan berbeda-beda tergantung jenis dan volume muatan serta tingkat risiko yang ditimbulkan tiap kapal, meski otoritas Iran belum merinci jumlah kapal yang telah membayar.

Di tengah spekulasi pembayaran dilakukan menggunakan aset digital, Bank Sentral Iran kemudian membantah kabar itu dan menegaskan pendapatan dari kapal yang melintas diterima dalam bentuk cash currency.

Otoritas moneter Iran juga menegaskan pungutan atas kapal bervariasi tergantung pada jenis dan volume kargo serta tingkat risikonya.

Langkah ini mempertegas manuver Iran untuk memperkuat cengkeramannya atas Selat Hormuz, setelah sebelumnya muncul laporan kapal-kapal diwajibkan mengatur pembayaran tarif di muka dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), termasuk opsi pembayaran menggunakan yuan China. 

Wacana legislasi soal pungutan transit sendiri sudah mencuat sejak Maret lalu.

Kebijakan itu muncul di tengah terganggunya pelayaran melalui Selat Hormuz sejak perang AS-Israel terhadap Iran pecah pada 28 Februari lalu. 

Konflik tersebut mengguncang pasar energi global dan memunculkan kekhawatiran soal dampak ekonomi berkepanjangan, meski Washington dan Teheran kini berada dalam masa gencatan senjata sementara.

Jika pungutan ini terus diberlakukan, Iran bukan hanya memperoleh sumber pemasukan baru di tengah tekanan perang, tetapi juga memperbesar leverage geopolitiknya atas jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya