Berita

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. (Fot0: Dok. Humas MK)

Politik

Pengusutan Serangan terhadap Andrie Yunus Jadi Ujian Negara

KAMIS, 23 APRIL 2026 | 12:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat penegak hukum didesak segera mengadili empat pelaku di balik serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

Ahli Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai Andrie dikenal sebagai aktivis yang konsisten bekerja untuk kepentingan publik dan kerap menyuarakan berbagai bentuk ketidakadilan di masyarakat.

Ia menyebut, Andrie memiliki sikap ramah, namun dapat bersikap tegas ketika negara bertindak tidak adil terhadap warganya.
“Semua orang tahu kebaikan dia selalu dengan keramahannya. Dan keramahannya itu bisa berubah jadi marah ketika negara bertindak tidak wajar kepada warga negaranya,” ujar Feri.

“Semua orang tahu kebaikan dia selalu dengan keramahannya. Dan keramahannya itu bisa berubah jadi marah ketika negara bertindak tidak wajar kepada warga negaranya,” ujar Feri.

Menurut Feri, negara memiliki kewajiban penuh untuk mengusut tuntas kasus ini, mengingat korban merupakan pembela hak asasi manusia yang memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Ia juga meminta seluruh lembaga negara?"termasuk presiden, kepolisian, dan kejaksaan?"memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus tersebut.

“Hari ini negara memperlakukan Andrie Yunus dengan tidak patut. Oleh karena itu saya ingin menghimbau negara dalam hal ini Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan seluruh aparat negara untuk bersungguh-sungguh mengungkap perkara itu,” tegasnya.

Feri mengingatkan, kegagalan aparat dalam mengungkap pelaku justru dapat memicu kecurigaan publik terhadap negara.

“Jika negara gagal mengungkap siapa pelaku kejahatan dan perbuatan keji ini, bagi kami negara adalah bagian dari kejahatan itu,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya