Logo Ombudsman RI. (Foto: istimewa)
Ombudsman Republik Indonesia kembali melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Fokus pengawasan ini bertujuan untuk mengawal transisi kelembagaan serta merespons kondisi global di Timur Tengah, guna memastikan hak pelayanan jemaah terpenuhi dengan layak.
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher dan Partono memantau langsung pelepasan kloter pertama jemaah haji asal Embarkasi Jakarta-Pondok Gede di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa (21 April 2026) dan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu, 22 April 2026.
“Penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi momentum krusial karena untuk pertama kalinya dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umrah. Selain faktor transisi internal, kondisi geopolitik yang tengah terjadi di wilayah Timur Tengah diharapkan tidak menjadi halangan bagi pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan publik yang baik bagi para jemaah haji Indonesia,” kata Nuzran.
Dalam pengawasannya, Ombudsman mencermati rantai layanan haji khususnya di Tanah Air, mulai dari pelayanan asrama haji seperti pemondokan, konsumsi, administrasi, cek kesehatan, pembagian living cost, hingga layanan bandara sebelum jemaah haji diberangkatkan ke Tanah Suci.
Nuzran menjelaskan, pada pemantauan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, secara umum Ombudsman menilai bahwa alur pelayanan di asrama haji berjalan lancar. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan haji adalah bentuk pelayanan publik yang wajib memenuhi standar yang jelas dan terukur.
Ombudsman RI juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan kelompok rentan, terutama jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Layanan bagi kelompok ini harus bersifat adaptif dengan pendampingan serta fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.
Pada pemantauan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Pimpinan Ombudsman RI berbincang dengan beberapa jemaah haji yang tengah menunggu keberangkatan. Dari keterangan sejumlah jemaah, diperoleh informasi bahwa pada umumnya pelayanan di Asrama Haji Cipondoh dinilai baik dari segi sarana dan prasarana maupun layanan konsumsi.
“Ombudsman RI berharap penyelenggaraan haji 2026 dapat berlangsung secara akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian layanan bagi seluruh jemaah Indonesia. Ombudsman Pusat dan Kantor Perwakilan akan melakukan pemantauan di seluruh embarkasi di Indonesia guna memastikan pelayanan publik terlaksana dengan baik, khususnya kepada para jemaah haji,” tandas Nuzran.
