Berita

Lingkar Muda Indonesia mendesak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menjaga konsistensi garis perjuangan di ruang publik. (Foto: Dok. LMI)

Nusantara

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

RABU, 22 APRIL 2026 | 22:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Lingkar Muda Indonesia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga advokasi hukum, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk menjaga konsistensi garis perjuangan di ruang publik.

Koordinator Pusat Lingkar Muda Indonesia, Alfian Sangadji menyatakan, keterbukaan menjadi kunci utama dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga advokasi.

“Kami mendorong adanya audit independen terhadap aliran dana YLBHI, terutama yang bersumber dari donor asing, dan hasilnya perlu disampaikan secara transparan kepada publik,” ujar Alfian dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.


Menurutnya, tanpa transparansi yang memadai, ruang spekulasi akan terbuka dan berpotensi memengaruhi kredibilitas lembaga. Kondisi tersebut dinilai dapat menjauhkan YLBHI dari masyarakat yang selama ini menjadi basis perjuangannya.

“Lembaga advokasi tidak boleh berada dalam ruang gelap. Semakin besar perannya di ruang publik, semakin besar pula tuntutan untuk terbuka,” jelasnya.

Selain itu, Lingkar Muda Indonesia juga menyoroti pentingnya menjaga independensi lembaga dari potensi intervensi pihak luar. Alfian menilai, integritas advokasi hukum harus tetap berdiri di atas kepentingan nasional.

“Kami berharap YLBHI dapat memastikan tidak ada intervensi yang berpotensi memengaruhi independensi lembaga,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar YLBHI konsisten dalam menjalankan fungsi advokasi secara objektif dan tidak selektif dalam menangani perkara hukum.

“Penegakan keadilan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh,” tegas Alfian.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya