Berita

RA Kartini. (Foto: Istimewa)

Publika

Kartini Bukan Sekadar Caption

RABU, 22 APRIL 2026 | 04:36 WIB | OLEH: AGUNG NUGROHO*

SETIAP tanggal 21 April, ruang publik kita seragam. Kebaya digital, kutipan bijak, dan ucapan “Selamat Hari Kartini” memenuhi linimasa. 

Perayaan ini tampak rapi, nyaris tanpa cela. Tapi justru di situlah masalahnya: terlalu rapi untuk disebut refleksi, terlalu ringan untuk disebut penghormatan.

Saya memilih tidak ikut mengucapkan.


Bukan karena menolak Raden Ajeng Kartini, melainkan karena cara kita mengingatnya telah bergeser dari gagasan menjadi dekorasi. 

Kartini hari ini lebih sering hadir sebagai simbol estetika ketimbang pemikir sosial. 

Padahal dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, ia tidak sedang menulis pujian tentang kesopanan, melainkan kegelisahan tentang struktur sosial yang timpang, pendidikan yang tertutup, dan kebebasan perempuan yang dibatasi.

Namun dalam praktiknya, gagasan itu dipangkas menjadi slogan. Di titik ini, Hari Kartini berubah fungsi: dari ruang refleksi menjadi ritual simbolik. 

Negara, institusi, hingga korporasi berlomba menampilkan kepedulian, tetapi sering kali berhenti pada permukaan. Ucapan selamat menjadi cukup. Poster menjadi cukup. Caption menjadi cukup.

Sementara itu, ketimpangan yang dihadapi perempuan tidak ikut merayakan. Di sektor kerja, perempuan masih menghadapi diskriminasi upah dan keterbatasan promosi. 

Di ruang domestik, beban kerja tidak berbayar masih dianggap kewajaran. Di ruang publik, kekerasan berbasis gender tetap tinggi, sementara perlindungan sering tidak sebanding dengan narasi perayaan yang dibangun setiap tahun.

Ada kontradiksi yang terus dibiarkan: kita merayakan emansipasi dalam teks, tetapi menunda kesetaraan dalam praktik. 

Masalah lain yang lebih struktural adalah cara negara membangun narasi tunggal tentang perempuan. Kartini, yang lahir dari kelas priyayi Jawa, dijadikan representasi utama perjuangan perempuan Indonesia. 

Sementara itu, pengalaman perempuan kelas pekerja, perempuan desa, perempuan adat, dan kelompok marginal lainnya sering tidak masuk dalam arsitektur peringatan resmi.

Hasilnya adalah seleksi ingatan: yang dirayakan adalah yang mudah dipresentasikan, bukan yang paling banyak mengalami ketimpangan.

Di era media sosial, peringatan ini juga masuk dalam logika performativitas. Kepedulian menjadi tampilan. 

Keberpihakan menjadi konten. Dan kritik sosial sering berhenti pada estetika wacana, bukan perubahan material. 

Dalam kondisi seperti ini, ucapan “Selamat Hari Kartini” tidak selalu mencerminkan kesadaran, melainkan sering kali sekadar partisipasi dalam arus simbolik yang sudah mapan.

Karena itu, tidak mengucapkan selamat bukan sekadar sikap personal. Ia adalah penolakan terhadap normalisasi simbol tanpa substansi.

Ini bukan penolakan terhadap Kartini, tetapi penolakan terhadap cara Kartini direduksi. 

Dari pemikir kritis menjadi ikon seremonial. Dari gagasan menjadi caption. Dari kegelisahan menjadi dekorasi tahunan.

Menghormati Kartini semestinya tidak berhenti pada pengulangan simbol, tetapi pada keberanian untuk membongkar struktur yang ia kritik sejak awal: pendidikan yang tidak setara, relasi kuasa yang timpang, dan sistem sosial yang masih membatasi perempuan dalam bentuk-bentuk baru.

Jika tidak, Hari Kartini akan terus menjadi paradoks tahunan: merayakan kesetaraan di permukaan, sambil membiarkan ketimpangan tetap bekerja di bawahnya.

Dan pada titik itu, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan lagi siapa yang tidak mengucapkan selamat. Tetapi apa yang sebenarnya sedang kita rayakan.

*Direktur Jakarta Institute

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya