Berita

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencopot Khoirudin dari jabatannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. (Foto: DPRD DKI)

Politik

Ketua DPRD DKI Khoirudin Diganti Usai Ikut Retret

RABU, 22 APRIL 2026 | 00:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Belum sepekan mengikuti retret bersama seluruh ketua DPRD provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)mencopot Khoirudin dari jabatannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. 

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menunjuk Suhud Aliyudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin. 
 
"Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini memang kan Fraksi PKS yang berhak untuk posisi tersebut," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli kepada wartawan, Selasa 21 April 2026.


Taufik menuturkan DPW PKS DKI Jakarta telah menerima surat dari DPP terkait rotasi atau pergantian jabatan.

DPW PKS DKI kemudian meneruskan surat tersebut kepada Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta guna diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

"Jadi prosedur ini karena perhatian Ketua DPRD, jadi tidak bisa mengganti begitu saja seperti kemarin penggantian Ketua Komisi E atau kemudian Sekretaris Komisi C," kata Taufik.

Taufik menambahkan, proses pergantian Ketua DPRD tidak sesederhana pergantian posisi lain, karena harus melalui tahapan administratif yang lebih panjang.

Setelah menerima arahan dari DPW, Fraksi PKS kemudian menyampaikan surat resmi kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

"Kami menyampaikan surat itu ke Ketua DPRD sendiri untuk kemudian nanti melanjutkan permintaan atau surat ini ke Kemendagri," kata Taufik.

PKS memiliki hak atas kursi Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 karena memenangkan Pileg 2024 dengan perolehan kursi terbanyak (18 kursi).

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya