Berita

Anggota DPR RI Fraksi PAN, sekaligus Ketua Umum BM PAN, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu (Dokumen pribadi)

Politik

Pasha Ajak Semua Pihak Jaga Etika Demokrasi dan Hindari DFK

SELASA, 21 APRIL 2026 | 11:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seluruh pihak diajak menjaga etika dalam kehidupan demokrasi di tengah dinamika politik yang terjadi belakangan ini. 

Ajakan itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PAN, sekaligus Ketua Umum BM PAN, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu menyusul maraknya narasi yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).

Pasha menegaskan, perbedaan pandangan terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, termasuk terhadap capaian Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.


“Kami memahami bahwa tidak semua pihak memiliki pandangan yang sama terhadap capaian kinerja pemerintah, termasuk keberhasilan Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Perbedaan sikap merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa, 21 April 2026.

Namun demikian, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut disampaikan secara sehat, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurutnya, kompetisi politik seharusnya dibangun di atas gagasan, program, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pasha juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyebarkan narasi yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Praktik semacam itu dinilai dapat merusak kualitas demokrasi sekaligus menyesatkan publik.

“Dalam kehidupan politik, prinsip ‘sepakat untuk tidak sepakat’ harus tetap dijunjung tinggi, selama bertujuan menjaga keseimbangan demokrasi dan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah,” kata Legislator PAN ini.

Pasha menegaskan, kritik terhadap pemerintah dijamin oleh undang-undang. Namun, kritik harus dibedakan dengan ujaran kebencian yang bersifat tendensius dan serangan personal.

“Kritik dijamin UU. Tapi beda dengan ujaran kebencian yang tendensius dan serangan personal—ini melanggar UU,” tegas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Pasha menambahkan, jika kritik telah bergeser menjadi upaya pembusukan karakter dan pembunuhan reputasi terhadap pejabat publik, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat luas.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama membangun iklim politik yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kata mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun iklim politik yang sehat, beretika, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya