Berita

Sejarawan dan intelektual Vijay Prashad di Gerung Merdeka Bandung (sedang duduk). (Foto: dok pribadi)

Politik

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

SENIN, 20 APRIL 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Spirit Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan agenda nyata yang masih relevan untuk menjawab krisis global saat ini. 

“Ini bukan nostalgia. Ini tentang menyelesaikan masalah hari ini,” kata Sejarawan dan intelektual Vijay Prashad dalam keterangannya, dikutip Senin, 20 April 2026.

Vijay menilai, inti utama KAA bukanlah isu keamanan, melainkan persoalan ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya. 


Menurutnya, negara-negara di Global South sejak awal mempertanyakan mengapa kekayaan alam mereka harus terus mengalir ke luar negeri tanpa memberi manfaat maksimal bagi rakyatnya.

“Mengapa rakyat kita harus menggali kekayaan alam kita, lalu membiarkan kekayaan itu mengalir ke tempat lain? Mengapa kita tidak bisa mengolahnya sendiri, membangun industri kita, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita?” ujarnya.

Vijay juga menyinggung bahwa perdebatan tersebut masih terjadi hingga kini, termasuk di Indonesia. “Di Indonesia hari ini Anda masih berdebat soal apa yang harus dilakukan dengan nikel Anda. Setelah 71 tahun, ini masih perdebatan yang sama,” katanya.

Vijay menilai kegagalan negara-negara berkembang dalam membangun kemandirian ekonomi tidak lepas dari tekanan global yang menghambat upaya pembentukan tatanan ekonomi internasional baru pasca-Bandung.

“Ketika kita mencoba membangun agenda ekonomi sendiri, selalu ada intervensi. Lihat apa yang terjadi di Brasil, di Kongo, dan di Indonesia pada 1965,” ujarnya.

Menurut Vijay, pesan penting Bandung adalah bahwa negara-negara Global South tidak hanya memiliki hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk didengar dalam sistem internasional.

“Tidak ada gunanya berbicara jika tidak didengar. Untuk didengar, kita membutuhkan kekuasaan,” katanya.

Vijay juga mengkritik struktur global seperti Dewan Keamanan PBB yang dinilai tidak merepresentasikan negara-negara berkembang. “Tidak ada anggota tetap dari Afrika. Tidak ada dari Amerika Latin. Padahal mereka bagian besar dari dunia,” ucapnya.

Selain itu, Vijay menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, termasuk penguasaan atas sumber daya alam dan teknologi. Ia mencontohkan kebijakan China yang mewajibkan transfer teknologi dan investasi ulang sebagai syarat masuknya investasi asing.

“Mereka tidak hanya meminta investasi, tapi juga ilmu pengetahuan. Mereka memastikan keuntungan tidak keluar dari negara,” ujarnya.

Sebaliknya, ia menilai banyak negara berkembang justru membuka diri tanpa syarat. “Kita hanya bilang, silakan datang, ambil keuntungan, tanpa meminta transfer teknologi,” katanya.

Lebih jauh, Vijay mengkritik cara pandang pembangunan yang sempit, yang hanya diukur dari pembangunan fisik seperti mal dan bandara.

“Pembangunan bukan tentang mal atau bandara. Pembangunan adalah menghapus kemiskinan, memberi harapan, dan meningkatkan kehidupan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Megawati Institute Hilmar Farid dalam pengantarnya mengatakan bahwa dunia saat ini tengah berada dalam situasi krisis, namun diskusi perlu diarahkan pada harapan dan kemungkinan, bukan sekadar keputusasaan.

“Kita ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kemungkinan, harapan, dan perjuangan,” kata Hilmar.

Hilmar juga menekankan bahwa semangat Bandung perlu diterjemahkan ke dalam konteks kekinian, termasuk menghadapi tantangan baru seperti krisis iklim.

“Diskusi hari ini mencoba menjembatani inspirasi dari 1955 dengan realitas hari ini,” ujarnya.

Hilmar menambahkan bahwa seni juga memiliki peran penting dalam gerakan sosial dan politik. “Seni bukan sekadar hiburan. Seni adalah bagian dari gerakan. Seni adalah denyut nadi politik,” katanya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya