Berita

Suasana acara peringatan 71 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama

Politik

Komisi I DPR Keluhkan Menhan dan Menlu Sering Absen Rapat

SABTU, 18 APRIL 2026 | 23:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Akses diskusi antara Komisi I DPR RI dengan pemerintah dinilai tertutup. Hal ini antara lain disebabkan minimnya kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam rapat-rapat bersama DPR.

“Jujur saja, kami di Komisi I merasa tertutup untuk diskusi. Menhan hampir tidak pernah datang, Menteri Luar Negeri juga tidak. Kalaupun Menhan datang, biasanya diwakilkan,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

Legislator PDIP itu menilai kondisi tersebut membuat pembahasan isu-isu strategis, khususnya di bidang pertahanan dan politik luar negeri, menjadi kurang optimal.


TB Hasanuddin mengaku ingin berdiskusi langsung dengan para menteri terkait guna menguji pengalaman serta implementasi kebijakan di lapangan.

“Menurut saya itu kurang mantap. Saya ingin berbicara langsung, head-to-head dengan mereka untuk menguji pengalaman dan aplikasi di lapangan demi kebaikan negara. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya sudah, wassalam,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, TB Hasanuddin juga menyinggung sikap pemerintah dalam menentukan arah politik luar negeri di tengah dinamika global.

Ia menilai pemerintah harus lebih cermat memanfaatkan situasi konflik antarnegara tanpa terlihat memihak salah satu pihak.

“Kita jangan berkesan pro ke salah satu negara, tetapi justru memanfaatkan situasi perselisihan mereka, baik memanfaatkan Iran maupun Amerika,” pungkasnya.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya