Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun (Foto: Global Times)

Global

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Permintaan AS Melintasi Wilayah Udara Menyeluruh
SABTU, 18 APRIL 2026 | 02:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

China buka suara soal permintaan izin melintasi wilayah udara menyeluruh alias blanket overflight clearance dari AS ke Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan, apabila permintaan AS tersebut diluluskan Indonesia, maka bisa melanggar Piagam ASEAN soal tak menyinggung kedaulatan pihak ketiga.

Menurut Guo, Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara secara eksplisit menetapkan bahwa negara-negara anggota berbagi tanggung jawab untuk memperkuat perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional. 


Piagam itu juga menyatakan negara anggotan tidak boleh berpartisipasi dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah anggota negara lain. 

“Kami secara konsisten percaya bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun, juga tidak boleh mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional,” kata Guo dilansir dari Global Times, Sabtu 18 April 2026.

Posisi Indonesia penting dalam konteks ini karena terletak di pintu masuk selatan Laut Cina Selatan di dekat Kepulauan Natuna. Secara geografis, Indonesia berada tepat di jalur yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudera Hindia. 

Dari langit Indonesia, pesawat militer bisa menjangkau berbagai titik penting di Asia Tenggara. Termasuk kawasan Laut Cina Selatan 

Laut ini menjadi arena persaingan pengaruh antara Amerika dan China. China mengklaim sebagian besar wilayahnya, sementara beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga punya klaim yang saling tumpang tindih.

China menginginkan penguasaan Laut China Selatan untuk meluaskan daerah pertahanannya ke selatan. Sementara Amerika Serikat punya kepentingan laut itu jadi jalur bebas navigasi untuk manuver militernya dari Pasifik ke Timur Tengah, misalnya.

“Komunikasi antar kementerian merupakan hal yang lazim dalam proses perumusan kebijakan,” kata Guo.  

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya