Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun (Foto: Global Times)

Dunia

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Permintaan AS Melintasi Wilayah Udara Menyeluruh
SABTU, 18 APRIL 2026 | 02:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

China buka suara soal permintaan izin melintasi wilayah udara menyeluruh alias blanket overflight clearance dari AS ke Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan, apabila permintaan AS tersebut diluluskan Indonesia, maka bisa melanggar Piagam ASEAN soal tak menyinggung kedaulatan pihak ketiga.

Menurut Guo, Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara secara eksplisit menetapkan bahwa negara-negara anggota berbagi tanggung jawab untuk memperkuat perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional. 


Piagam itu juga menyatakan negara anggotan tidak boleh berpartisipasi dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah anggota negara lain. 

“Kami secara konsisten percaya bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan antar negara tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga mana pun, juga tidak boleh mempengaruhi perdamaian dan stabilitas regional,” kata Guo dilansir dari Global Times, Sabtu 18 April 2026.

Posisi Indonesia penting dalam konteks ini karena terletak di pintu masuk selatan Laut Cina Selatan di dekat Kepulauan Natuna. Secara geografis, Indonesia berada tepat di jalur yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudera Hindia. 

Dari langit Indonesia, pesawat militer bisa menjangkau berbagai titik penting di Asia Tenggara. Termasuk kawasan Laut Cina Selatan 

Laut ini menjadi arena persaingan pengaruh antara Amerika dan China. China mengklaim sebagian besar wilayahnya, sementara beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga punya klaim yang saling tumpang tindih.

China menginginkan penguasaan Laut China Selatan untuk meluaskan daerah pertahanannya ke selatan. Sementara Amerika Serikat punya kepentingan laut itu jadi jalur bebas navigasi untuk manuver militernya dari Pasifik ke Timur Tengah, misalnya.

“Komunikasi antar kementerian merupakan hal yang lazim dalam proses perumusan kebijakan,” kata Guo.  

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya