Berita

Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Nasdem Arif Rahman (tangkapan layar dari siaran YouTube DPR)

Politik

Legislator NasDem Desak Penertiban Tambang Ilegal di Banten

RABU, 15 APRIL 2026 | 14:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Maraknya aktivitas pertambangan liar di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Lebak, mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman.

Ia menilai, aktivitas tambang ilegal di daerah tersebut sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama tambang emas liar yang semakin meluas.

“Pertambangan liar di Banten, terutama di Lebak, ini sangat luar biasa, khususnya tambang emas ilegal,” ujar Arif dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 15 April 2026.


Arif mengungkapkan bahwa luas lahan yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal diperkirakan mencapai hampir 200 ribu hektare.

Kondisi ini dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan.

“Diperkirakan hampir 200 ribu hektare lahan di Banten sudah digunakan oleh tambang liar. Saya mohon perhatian dari kementerian agar aktivitas ini bisa segera dihentikan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, legislator NasDem dari Dapil Banten I (Pandeglang - Lebak) itu juga menyoroti kondisi Taman Nasional Ujung Kulon yang masih kekurangan fasilitas dan dukungan anggaran, meskipun memiliki peran strategis dalam konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Menurutnya, pembiaran terhadap praktik ini berpotensi merusak lingkungan dalam skala besar.

“Saya beberapa kali ke sana, sangat minim sekali fasilitasnya dan anggarannya. Saya berharap karena di sana juga sebagai penyangga paru-paru dunia,” kata Arif.

Lebih jauh, Arif juga menekankan pentingnya perlindungan satwa langka yang menjadi ikon kawasan tersebut, khususnya badak yang hanya dapat ditemukan di Ujung Kulon.

“Dan juga ada salah satu badak itu yang harus di Ujung Kulon itu harus diperhatikan menurut saya,” pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya