Berita

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (repro TVR Parlemen)

Bisnis

Papua Mulai Membaik di Sejumlah Indikator

SENIN, 13 APRIL 2026 | 14:31 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kondisi pembangunan di Papua masih berada di bawah rata-rata nasional, meski sejumlah indikator mulai menunjukkan perbaikan. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, perbaikan terlihat dari tren data kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, walau belum mampu menyamai capaian nasional. Dana otonomi khusus (otsus) yang ditingkatkan menjadi 2,25 persen juga disebut mulai memberi dampak di lapangan.

“Jadi semuanya termasuk Papua itu masih di bawah angka nasional, membaik tapi di bawah angka nasional,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 13 April 2026.


Di sektor kesehatan, usia harapan hidup di Papua terus naik, meski seluruh provinsi masih berada di bawah angka nasional 74,47 tahun. Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan capaian terendah, sementara provinsi lain mulai menunjukkan tren peningkatan.

Masalah stunting juga masih tinggi di seluruh wilayah Papua, meski beberapa daerah mulai mengalami penurunan. Angka stunting nasional berada di 19,8 persen, sedangkan Papua Pegunungan masih mendekati 40 persen.

“Sementara untuk prevalensi stunting sebagaimana dalam slide, stunting masih di atas nasional semuanya. Nasional mencapai 19,8 persen sementara yang trennya menurun membaik makin kurang yang stunting kekurangan gizi,” paparnya.

Pada sektor pendidikan, ketimpangan masih terlihat, terutama di wilayah pegunungan. Harapan lama sekolah di Papua Pegunungan hanya 9,98 tahun dan belum menunjukkan peningkatan signifikan.

“Papua Pegunungan cukup jauh di bawah nasional datar belum ada kemajuan yang berarti dan 9,98 tahun ini harapan lama sekolahnya. Kemudian Papua Tengah paling bawah di sana artinya dua ini betul-betul perlu didongkrak karena datar dan belum ada yang terlalu signifikan kenaikannya untuk harapan lama sekolah Papua Cerdas,” jelasnya.

Namun, ada capaian positif pada rata-rata lama sekolah, di mana Provinsi Papua sudah melampaui angka nasional 9,07 tahun dengan capaian 10,01 tahun. Meski begitu, wilayah lain masih tertinggal jauh, terutama Papua Pegunungan yang hanya 4,3 tahun.

“Papua Pegunungan pada posisi paling bawah hanya 4,3 tahun. Jadi anak-anak sekolahnya 4,3 tahun terus ya ini cukup memprihatinkan. Nah inilah kira-kira apa data mengenai capaian di bidang pendidikan,” terangnya.

Dari sisi ekonomi, tingkat kemiskinan di seluruh Papua juga masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional 8,25 persen. Meski demikian, beberapa wilayah menunjukkan tren penurunan, seperti Papua Pegunungan.

“Kita melihat bahwa tingkat kemiskinan di seluruh Papua itu, itu di atas nasional. Ini bukan bagus, di atas. Karena semakin besar angkanya menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang miskin besar,” ucapnya.

Ia mencontohkan, kemiskinan di Papua Pegunungan turun dari 32,97 persen pada 2024 menjadi 27,21 persen pada 2025. Namun, di Papua Selatan justru mengalami kenaikan.

“Di Papua Selatan, kita melihat bahwa ada kecenderungan menaik malah warga yang miskin, Dari 17,44 persen ke angka 19,26 persen. Jadi malah naik 2 persen selama 2024-2025,” kata Tito.

Tito menegaskan, meski masih tertinggal, tren perbaikan di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa kebijakan otsus mulai berdampak. Pemerintah pun akan terus mendorong pemerataan pembangunan agar Papua bisa mengejar ketertinggalan dari rata-rata nasional.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya