Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Marak OTT KPK

Nasdem Ingatkan Kepala Daerah Redam Cari Keuntungan Pribadi

SENIN, 13 APRIL 2026 | 13:39 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dinilai sebagai alarm serius soal integritas dan praktik kekuasaan di daerah. 

Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, KPK menciduk sedikitnya lima bupati, yakni di Rejang Lebong, Pekalongan, Cilacap, Pati, dan Tulungagung terkait suap proyek dan jabatan. 

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengaku prihatin atas fenomena tersebut. Ia menilai persoalan utama bukan hanya hukum, tetapi juga cara pemimpin mengelola dorongan kekuasaan.


“Jadi mengelola hasrat sebagai pemimpin itu penting,” kata Saan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,  Senin 13 April 2026.

Menurut Saan, praktik transaksional menjadi akar masalah yang mendorong kepala daerah menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan kekuasaan tidak boleh dipakai untuk kepentingan pragmatis atau materi.

“Ini harus yang menjadi kesadaran dari seluruh kepala daerah,” kata Saan.

Ia menambahkan, jabatan publik seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan keuntungan pribadi. Hal ini, kata dia, juga menjadi penekanan bagi kader Nasdem yang menjabat di daerah.

“Kita menjadi kepala daerah itu bukan mentransaksikan posisi yang dimiliki untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya pragmatis dalam materi,” ujar Saan.

Saan juga mengingatkan kepala daerah agar lebih menahan diri di tengah tekanan politik dan ekonomi. Ia menilai kontrol diri menjadi kunci agar tidak terjebak dalam praktik korupsi.

“Kita mengimbau kepala daerah untuk bisa menahan diri, menjaga diri, untuk tidak terlalu berdorong oleh hasrat yang berlebihan untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya materi,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya