Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Iran-AS Buntu, DPR Desak Pemerintah Genjot Diplomasi

MINGGU, 12 APRIL 2026 | 17:24 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kegagalan perundingan Iran dan Amerika Serikat (AS) tanpa kesepakatan mengakhiri perang mencerminkan kompleksnya kepentingan kedua belah pihak.

Meski demikian, Komisi I DPR melihat kondisi ini belum menutup peluang damai dan justru menjadi momentum untuk memperkuat jalur diplomasi internasional. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan, setiap proses dialog tetap penting untuk menjaga peluang penyelesaian konflik. 

Menurutnya, diplomasi harus terus diutamakan di tengah situasi global yang belum stabil.


“Meskipun belum tercapai titik temu, hal ini tetap membuka ruang bagi proses diplomasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan,” ujar Dave kepada RMOL, Minggu, 12 April 2026. 

Komisi I juga mendorong pemerintah mengambil langkah aktif, baik melalui hubungan bilateral maupun forum multilateral, guna membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pihak yang berkonflik. 

Peran ini dinilai sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif serta posisi Indonesia yang selama ini dikenal mendorong perdamaian.

“Komisi I DPR mendorong pemerintah untuk terus memainkan peran konstruktif, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral,” lanjutnya.

DPR, menurut Dave, akan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas global, termasuk mendorong terciptanya dialog yang lebih inklusif agar konflik dapat diselesaikan secara damai.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya