Berita

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa (Foto: Dokumen Pribadi)

Global

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

MINGGU, 12 APRIL 2026 | 13:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kegagalan pembicaraan damai antara AS dan Iran di Pakistan adalah buah dan inkonsistensi negara-negara Barat dalam mengimplementasikan Non-Proliferation Treaty (NPT). 

Alih-alih melakukan pelucutan senjata nuklir sejak NPT ditandatangani 1968, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat terus memperkaya uranium untuk senjata nuklir dan menyebarkan teknologi itu kepada negara-negara sekutunya. Bahkan Israel yang tidak menandatangani NPT bebas memiliki hulu ledak nuklir dan menjadi bully di kawasan.

"Dengan situasi ini, saya kira wajar kalau negara-negara yang merasa rentan terhadap serangan AS dan sekutu merasa harus mengembangkan persenjataan serupa sebagai faktor detterence atau pencegah," ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, kepada media, Minggu, 12 April 2026.


"Kalau negara-negara Barat boleh menterjemahkan doktrin si vis pacem para bellum dengan meningkatkan kapasitas militer termasuk senjata pemusnah massal, maka negara-negara lain yang tidak mau jadi korban dari agresifitas negara-negara superpower akan mendorong diri mereka untuk memiliki kapasitas serupa," urai dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.

Program Nuklir Iran


Teguh melanjutkan, selama ini, sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi NPT Iran mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai, yang merupakan satu dari tiga pilar NPT.

"Kapasitas nuklir Iran selama ini digunakan untuk energi dan medis, yang dijamin oleh NPT. Namun, setelah serangan terbuka terhadap Iran tahun lalu dan tahun ini, wajar bila berkembang wacana lain tentang arti penting memiliki senjata nuklir untuk mencegah agresi negara lain," masih kata Teguh.

Dia menggarisbawahi bahwa alm. Ali Khamenei sebelumnya mengeluarkan fatwa yang mengharamkan senjata nuklir karena dinilai berlawanan dengan prinsip perang dalam Islam. 

"Dalam ajaran Islam, perang dilakukan sebagai respons atas serangan pihak lain dan bersifat diskriminatif. Artinya, hanya unsur kombatan yang dapat dijadikan sasaran serangan balasan. Sementara senjata nuklir bersifat non diskriminatif yang berarti menghancurkan apapun dan siapapun," kata dia lagi.

Teguh menambahkan, saat ini yang dibutuhkan adalah konsistensi AS dan sekutu dalam implementasi NPT. Tanpa itu, negara-negara lain juga akan berlomba-lomba untuk ikut mengembangkan nuklir untuk senjata pemusnah massal.

Saat ini ada sembilan negara yang memiliki senjata nuklir. Dua negara yang memiliki hulu ledak nuklir terbanyak adalah Rusia dan AS. Masing-masing memiliki 5.459 dan 5.227 hulu ledak nuklir. Kemudian China (600), Prancis (290), Inggris (225), India (180), Pakistan (170), Israel (90), dan Korea Utara (50).

"Selagi hipokrasi dan inkonsistensi terhadap implementasi NPT diteruskan, maka dunia akan menjadi arena perlombaan senjata nuklir," demikian Teguh.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya