DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Badan Pusat Statistik (BPS) sangat strategis dalam memastikan seluruh kebijakan pemerintah berbasis pada data yang valid dan terintegrasi.

Begitu dikatakan Anggota Komisi X DPR Nilam Sari Lawira saat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu.

Nilam menyampaikan, kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 agar mampu menghadirkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

Nilam menyampaikan, kunjungan ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah menjadi contoh konkret bagaimana BPS harus hadir sebagai pusat rujukan data yang kredibel di daerah.

"BPS bukan sekadar lembaga pengumpul data, tetapi menjadi penentu arah kebijakan pembangunan," ujar Nilam dalam keterangan tertulis, Kamis 2 April 2026.

Dari kunjungan ini, kata Nilam, dia melihat bagaimana BPS di daerah bekerja di tengah keterbatasan, namun tetap berkomitmen menghadirkan data yang akurat.

Legislator Partai Nasdem ini juga menekankan pentingnya konsep “satu data” agar tidak terjadi perbedaan angka antarinstansi yang berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.

“Bicara statistik bukan hanya angka, tetapi pola. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil pun harus berbasis pada data yang spesifik dan akurat. Karena itu, peran BPS menjadi sangat krusial,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nilam menyoroti fenomena anomali ekonomi di Sulawesi Tengah, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi tidak sepenuhnya sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. 

Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator penting bahwa kualitas data perlu terus ditingkatkan.

“Jika data tidak akurat atau tidak diperbarui, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi tidak tepat sasaran,” pungkasnya.