Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Rakyat Tercekik Bunga Bank

RABU, 01 APRIL 2026 | 03:45 WIB

ASAP rokok membumbung tinggi. Gerimis masih terus terjadi. Siang itu, kami meriung dalam suasana halbil di kantor "Rakyat Pinggiran," milik kawan pengusaha. Kami menertawakan kisah Indonesia sebagai negeri rente birokrasi, di mana aktor birokrasi memanfaatkan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi (perburuan rente) melalui prosedur rumit, korupsi, kolusi, nepotisme dan ekonomi berbiaya tinggi.

Ya. 80 tahun sudah kita hidup dalam ekopol kolonial, walau pekik kemerdekaan diteriakkan. Yang ada hanya (dan satu-satunya) ekonomi ekstraktif, ekonomi KKN, ekonomi eksploitasi, dan ekonomi anti kesentosaan bersama. Dus, merdeka hanya slogan, nasib tetap diperbudak. Merdeka hanya tulisan, posisi tetap dimiskinkan.

Itulah mengapa, kita menikmati hadirnya rupiah yang tak berdaulat dan suku bunga tinggi yang mencekik. Dalam rupiah yang rentan dan lemah, ia terdepresiasi terus menerus secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalam posisi suku bunga tinggi, ketimpangan meningkat, daya beli melemah, dan mematikan ekspansi bisnis.


Ini aneh tapi nyata. Perbankan kita memilih jadi mesin rentenir dan menelan riba. Persis seperti zaman penjajahan. Mereka mencipta arsitektur bunga bank (terutama kredit) sangat tinggi karena kombinasi faktor struktural, fungsional, risiko, sekaligus BI rate yang mencekik.

Hasilnya, margin bank (NIM) di Indonesia masih paling tinggi di dunia. NIM perbankan kita beredar pada angka 4,4 persen (BRI bahkan ?6,8 persen), jauh di atas China (2,16 persen), India (3,18 persen), Malaysia (1,95 persen) atau Singapura (1,2 persen). Juara, tapi juara untuk hal "pencekikan" ekonomi warganegara.

Kenyataannya, selisih bunga kredit vs bunga simpanan yang sangat lebar ini jadi sumber profit utama. Mencekik konsumen, memecut rakyat dan memeras nasabah adalah "sistem rentenir" dalam pola perbudakan modern.

Tentu saja, hal ini karena inklusi dan literasi keuangan belum optimal. Proses inklusi baru pada angka 75 persen (2025) dan literasi pada angka 50 persen. Pasti ini kesengajaan yang terus dipertahankan. Untuk kepentingan siapa? Elite bank dan oligarki ekonomi.

Akibat dari pola itu, pasokan dana pihak ketiga (DPK) tidak maksimal; saat likuiditas ketat, bank naikan bunga deposito, dan bunga kredit ikut terangkat untuk menjaga margin. Ini simpel tapi remeh; solusi perbankan tanpa kejeniusan.

Herannya, para bangkir juga berargumentasi bahwa biaya operasional dan geografis tinggi. Menurut mereka, Indonesia merupakan negeri kepulauan yang membikin operasional bank kurang efisien dibanding negara lain, jadi beban itu dibebankan ke bunga.

Saat bersamaan, premi risiko kredit, terutama UMKM meningkat. Tentu saja, saat literasi rendah maka risiko gagal bayar dinilai tinggi, jadi bunga kredit segmen UMKM dipatok lebih tinggi sebagai “kompensasi” risiko. Cara ini adalah cara tanpa kerja cerdas. Hanya mengandalkan asumsi dan ongkang-ongkang kaki.

Singkatnya, kebijakan moneter dan faktor eksternal membuat bunga bank tetap tinggi. BI menaikkan suku bunga acuan saat inflasi tinggi (rupiah melemah atau saat The Fed naik) tujuannya kendalikan harga dan stabilkan rupiah, yang otomatis bikin cost of fund bank naik. Posisi subordinat dari The Fed membuat volatilitas tinggi dan bunga tinggi.

Negeri para rentenir itu ujungnya bermain pada margin besar plus likuiditas yang ketat plus biaya operasi dan risiko kredit tinggi menghasilkan bunga tinggi yang terasa mencekik. Inovasi tak tumbuh, bisnis tak invasi, pengangguran tak berkurang, disparitas tak menyempit.

Saat bank tak banyak modal dan dikerjakan dengan "pinjaman antar bank" maka ekonomi pasti stagflasi, kredit rakyat seret, dan beban utang naik. Sayangnya, kehadiran SWF Danantara bukan ikut menyelesaikan warisan perbangkan kolonial, ia justru menajamkannya. Subhanallah.

Yudhie Haryono 
Rektor Universitas Nusantara


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya