TII Ingatkan Pemerintah Waspadai Risiko Jangka Panjang Subsidi Energi

Sejumlah risiko yang potensi muncul sebagai akibat dari meningkatnya harga energi global, seiring eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran, seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan subsidi.

Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya mengatakan, pemerintah harus mewaspadai risiko jangka panjang subsidi tersebut, yaitu semakin membengkaknya fiskal negara.

Sebab dia memerhatikan perkembangan di beberapa negara Asia lainnya, seperti Jepang, Singapura, hingga Filipina mengalami krisis energi dan pada akhirnya memberlakukan work from home (WFH) serta melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Sebagai negara net importir energi, kita memang menghadapi dilema kebijakan, yaitu antara menjaga daya beli dan kebutuhan masyarakat dengan mempertahankan kondisi kesehatan fiskal negara," ujar Putu dalam keterangannya kepada RMOL, Selasa 31 Maret 2026.

Dia memandang, langkah pemerintah masih memberlakukan subsidi energi guna menjaga daya beli dan kebutuhan masyarakat menengah dan miskin, potensi berdampak pada fiskal negara.

"Sekarang energi yang disubsidi masih ada. Tapi, pemerintah juga harus awasi risiko fiskal kita yang semakin membengkak nanti," sambungnya.

Putu mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan perhitungan yang sangat hati-hati dan transparan terkait dampak lonjakan harga energi kepada beban dengan adanya subsidi energi, walaupun harga BBM industri nanti akan mengikuti mekanisme pasar.

”Pemerintah juga harus mengkomunikasikannya kepada masyarakat dengan tepat, berapa kerugian jangka panjang kita, apa 'opportunity cost' yang hilang, dan lain-lain," tutupnya.