Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna. (Foto: F-PKS)
Pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus US$115 per barel pada akhir Maret 2026.
Kenaikan ini dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz.
Menurut Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan pasokan energi dan stabilitas fiskal negara.
“Situasi ini tidak bisa dianggap biasa. Pemerintah harus memastikan pasokan tetap aman, sekaligus menjaga agar tekanan terhadap APBN tidak semakin berat,” ujar Ateng, Selasa, 31 Maret 2026.
Pemerintah saat ini mengandalkan tiga lapisan cadangan energi nasional, yaitu cadangan operasional badan usaha, cadangan penyangga energi (CPE), dan cadangan strategis berbasis kerja sama pemerintah dan swasta. Secara umum, cadangan nasional berada pada kisaran 27–28 hari, yang dinilai masih dalam kondisi aman.
Namun demikian, Ateng mengingatkan bahwa tantangan distribusi di lapangan tetap perlu diantisipasi, terutama di wilayah padat seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ia mengapresiasi langkah Pertamina dan BPH Migas dalam menjaga pasokan, termasuk melalui penambahan suplai dan kesiapsiagaan infrastruktur distribusi.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia menciptakan tekanan besar terhadap postur APBN 2026. Dengan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$70 per barel, selisih harga saat ini berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi secara signifikan.
“Setiap kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada anggaran negara. Ini yang harus diantisipasi secara serius,” tegasnya.
Ateng juga menyoroti skenario fiskal yang telah disiapkan pemerintah, termasuk potensi risiko pelebaran defisit anggaran jika harga minyak bertahan tinggi dalam jangka waktu lama. Meski demikian, ia mendukung langkah pemerintah yang masih menahan kenaikan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, Ateng mengingatkan adanya potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai 1 April 2026 sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar dan lonjakan harga minyak dunia saat ini. Ia menilai, pemerintah perlu menyampaikan informasi secara terbuka dan terukur agar masyarakat tidak terkejut dan tetap tenang dalam menyikapi dinamika tersebut.
Sementara itu, untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, stabilitas harga perlu tetap dijaga setidaknya hingga kuartal kedua 2026 guna melindungi daya beli masyarakat pasca-Lebaran.
Lebih lanjut, ia menilai beroperasinya kilang RDMP Balikpapan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Proyek ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan kualitas produksi BBM dalam negeri.
“Ini langkah strategis yang harus terus diperkuat agar kita tidak terlalu rentan terhadap gejolak global,” katanya.
Ateng menegaskan, meskipun pasokan BBM saat ini dalam kondisi aman, pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi potensi risiko ke depan. Ia mendorong penguatan skema subsidi tepat sasaran serta peningkatan efisiensi konsumsi energi di masyarakat.
“Antisipasi harus dilakukan sejak dini. Jangan sampai kita terlambat merespons dan justru menghadapi tekanan yang lebih besar terhadap ekonomi nasional,” pungkasnya.
