BGN Prioritaskan Daerah Stunting Tinggi untuk Penyaluran MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan langkah strategis dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memberikan perhatian khusus pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi serta daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa meskipun secara umum program ini direncanakan berjalan lima hari dalam sepekan, pengecualian besar diberikan untuk zona merah stunting. Di wilayah-wilayah tersebut, pemberian makanan bergizi akan dilakukan lebih intensif, yakni selama enam hari sekolah atau dari Senin hingga Sabtu.

Langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak di daerah rentan menerima asupan gizi yang konsisten setiap hari. Dadan menegaskan bahwa penentuan wilayah prioritas ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan merujuk pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan, terutama untuk wilayah Indonesia Timur.

"Tim kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran," ujar Dadan di Jakarta, Minggu 29 Maret 2026. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pengurangan hari operasional menjadi lima hari merupakan upaya untuk mengatur ritme pelaksanaan agar program tetap berkelanjutan tanpa membebani kas negara secara berlebihan.

Purbaya menekankan bahwa penghematan ini murni inisiatif dari Badan Gizi Nasional, bukan paksaan dari Kemenkeu, dengan syarat utama bahwa standar gizi makanan tidak boleh dikurangi.

"Selama ada efisiensinya, saya setuju saja, dan enggak mengurangi kualitas makannya sendiri," tegas Purbaya di Jakarta, pada Jumat 27 Maret 2026.

Ia menilai penyesuaian ini wajar dilakukan sesuai dinamika di lapangan. 

"Artinya (efisiensi MBG) menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah," tambahnya.

Selain pada program MBG, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan "efisiensi tahap ketiga" yang menyasar pos belanja di seluruh kementerian dan lembaga. Langkah ini dirancang untuk menutup celah kekurangan anggaran yang ada dalam postur APBN.

Meski demikian, Bendahara Negara tersebut belum merinci total nilai penghematan yang diincar, mengingat proses kalkulasi terhadap kebutuhan anggaran dan potensi surplus belanja masih terus berjalan.