Berita

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Publika

Minyak Iran Pilihan Strategis di Tengah Antrean Panjang Minyak Rusia

MINGGU, 29 MARET 2026 | 05:20 WIB

KETIKA negara-negara Asia berlomba mengamankan pasokan minyak Rusia, Indonesia justru masih bergerak setengah hati.

Di tengah gejolak global akibat konflik Timur Tengah dan gangguan jalur distribusi energi, banyak negara memilih langkah cepat dengan mengunci pasokan dari sumber yang tersedia, bahkan jika itu wilayah abu-abu geopolitik.

Indonesia, sayangnya, masih tampak ragu -- padahal waktu adalah faktor paling mahal dalam krisis energi.


Fenomena antrean minyak Rusia menunjukkan bahwa pasar sedang panik, dan dalam kepanikan, harga akan mengikuti arah permintaan.

Diskon yang selama ini menjadi daya tarik utama minyak Rusia perlahan akan terkikis seiring meningkatnya pembeli.

Artinya, strategi “ikut membeli karena murah” hanya efektif jika dilakukan lebih cepat dari negara lain. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pembeli terakhir yang membayar lebih mahal.

Pemerintah sebenarnya sudah mendapat sinyal penting melalui adanya relaksasi dari Amerika Serikat yang memberi ruang pembelian minyak dari sumber yang sebelumnya sensitif secara politik.

Ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan indikator bahwa geopolitik energi global sedang bergeser ke arah yang lebih pragmatis. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan kehati-hatian berlebihan, melainkan keberanian membaca peluang.

Masalahnya, Indonesia tampak berhenti di Rusia. Padahal jika logika yang digunakan adalah kepentingan nasional dan ketersediaan energi, maka tidak ada alasan rasional untuk menutup mata terhadap Iran. Justru di sinilah letak peluang yang lebih besar dan lebih strategis.

Iran selama ini berada di posisi unik. Produsen besar dengan cadangan melimpah, tetapi dibatasi oleh sanksi sehingga harus menjual dengan harga diskon untuk tetap menjaga arus ekspor. 

Dalam banyak kasus, harga minyak Iran bisa lebih kompetitif dibanding Rusia, terutama ketika permintaan terhadap minyak Rusia melonjak. Ini bukan sekadar alternatif, melainkan peluang arbitrase energi yang nyata.

Mengabaikan Iran berarti mengabaikan opsi yang secara ekonomi lebih menguntungkan. Dalam konteks Indonesia yang masih terbebani subsidi energi dan tekanan fiskal, keputusan ini bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga soal keberpihakan pada kepentingan domestik.

Setiap dolar yang bisa dihemat dari impor minyak adalah ruang fiskal yang bisa digunakan untuk program sosial, infrastruktur, atau stabilisasi harga dalam negeri.

Risiko sanksi barat sering dijadikan alasan untuk berhati-hati. Namun realitas global hari ini menunjukkan bahwa banyak negara besar telah lebih dulu mengambil jalur pragmatis.

India dan China tetap membeli minyak dari negara yang terkena sanksi tanpa kehilangan pijakan ekonomi mereka. Bahkan Amerika Serikat sendiri mulai menunjukkan fleksibilitas melalui berbagai relaksasi terbatas. Dunia tidak lagi beroperasi dalam logika hitam-putih, melainkan dalam spektrum kepentingan.

Indonesia seharusnya tidak terus menempatkan diri sebagai pengikut dalam dinamika ini. Sebagai negara besar dengan kebutuhan energi tinggi, Indonesia memiliki legitimasi penuh untuk mengutamakan kepentingan nasionalnya.

Lebih jauh, membuka jalur dengan Iran bukan hanya soal harga, tetapi juga soal posisi tawar. Semakin banyak opsi yang dimiliki, semakin kuat posisi Indonesia dalam negosiasi dengan pemasok lain. Tanpa alternatif, Indonesia akan selalu berada di posisi lemah -- menerima harga, bukan menentukan.

Krisis energi selalu menghadirkan dua tipe negara. Ada yang bereaksi, dan ada yang mengambil kesempatan. Indonesia harus memilih menjadi yang kedua. Jika tidak, pola lama akan terulang -- datang terlambat, membeli mahal, lalu membebankan selisihnya kepada rakyat melalui harga atau subsidi.

Berebut minyak Rusia mungkin wajar dalam situasi sekarang. Tetapi mengabaikan Iran, di tengah peluang yang begitu terbuka, adalah kesalahan strategis yang tidak perlu.

R Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Ini Lima Kebutuhan Dasar yang Jadi Tantangan Jakarta Versi Fahira Idris

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:21

Dari Modal Rp300 Ribu, IDEacraft Tembus Pasar Jateng Berkat Pemberdayaan BRI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:09

Islam, Sosialisme, dan Keindonesiaan: Jalan Perjuangan Kader SEMMI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:05

Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Masih Bisa Dilawan

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:41

Harga Pertamax Cs Diprediksi Turun pada Juli 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:10

Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Sambut HUT ke-499

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:04

Belanda Buka Asa Lolos 32 Besar Usai Gulung Swedia 5-1

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:28

Kemendikdasmen Ditagih soal Putusan MK terkait Sekolah Swasta Gratis

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:06

Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Untungkan Kubu Jokowi secara Opini

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:01

Aliansi BEM Persatuan Indonesia Dukung MBG, Ini Syaratnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 01:34

Selengkapnya