Berita

Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim. (Foto: Dok. Fraksi PKB)

Politik

DPR Minta BUMN Serius Memitigasi Dampak Konflik AS-Iran

SABTU, 28 MARET 2026 | 19:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi ujian nyata bagi ketahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor minyak dan gas.

Menurut Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama dari kawasan Timur Tengah, membuat situasi geopolitik global berpotensi langsung berdampak pada stabilitas energi nasional.

“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius,” ujar Rivqy kepada wartawan, Sabtu, 28 Maret 2026.


Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi batu ujian bagi kesiapan BUMN energi dalam menghadapi krisis, termasuk kemampuan mitigasi risiko yang matang dan terukur.

“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” tegasnya.

Rivqy mengapresiasi langkah pemerintah, termasuk Pertamina, yang mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.

“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa strategi jangka pendek tersebut harus diimbangi dengan langkah fundamental dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

Menurut Rivqy, optimalisasi potensi energi dalam negeri menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar, baik migas maupun energi baru dan terbarukan. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” jelas Legislator PKB ini.

Lebih jauh, Rivqy menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi eskalasi politik dunia yang semakin tidak menentu.

“Pemerintah harus benar-benar cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan, karena setiap keputusan di sektor energi akan berdampak langsung pada masyarakat luas,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya