Berita

Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim. (Foto: Dok. Fraksi PKB)

Politik

DPR Minta BUMN Serius Memitigasi Dampak Konflik AS-Iran

SABTU, 28 MARET 2026 | 19:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi ujian nyata bagi ketahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor minyak dan gas.

Menurut Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama dari kawasan Timur Tengah, membuat situasi geopolitik global berpotensi langsung berdampak pada stabilitas energi nasional.

“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius,” ujar Rivqy kepada wartawan, Sabtu, 28 Maret 2026.


Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi batu ujian bagi kesiapan BUMN energi dalam menghadapi krisis, termasuk kemampuan mitigasi risiko yang matang dan terukur.

“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” tegasnya.

Rivqy mengapresiasi langkah pemerintah, termasuk Pertamina, yang mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.

“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa strategi jangka pendek tersebut harus diimbangi dengan langkah fundamental dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

Menurut Rivqy, optimalisasi potensi energi dalam negeri menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar, baik migas maupun energi baru dan terbarukan. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” jelas Legislator PKB ini.

Lebih jauh, Rivqy menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi eskalasi politik dunia yang semakin tidak menentu.

“Pemerintah harus benar-benar cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan, karena setiap keputusan di sektor energi akan berdampak langsung pada masyarakat luas,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya