Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. (Foto: Dok. RMOLLampung)
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti masih rendahnya tingkat kemantapan jalan di Lampung Utara. Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Kotabumi, Kamis, 26 Maret 2026.
Dalam paparannya, Mirza mengungkapkan kemantapan jalan kabupaten di Lampung Utara baru mencapai 46,67 persen. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan kondisi jalan provinsi yang sudah mencapai 79,79 persen.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan sangat menentukan kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tegas Mirza dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung.
Meski demikian, untuk ruas jalan provinsi sepanjang 156,328 kilometer di Lampung Utara, tingkat kemantapannya sudah mencapai 93,58 persen.
Guna mempercepat perbaikan, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran pada 2026 sebesar Rp40,52 miliar untuk perbaikan 5,39 kilometer jalan provinsi. Selain itu, Rp1,98 miliar dialokasikan untuk penanganan jalan desa serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan satu unit jembatan.
“Perbaikan infrastruktur jalan akan terus kita dorong agar konektivitas antarwilayah semakin baik dan biaya logistik bisa ditekan,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, infrastruktur menjadi salah satu pilar utama selain penguatan sumber daya manusia (SDM) dan hilirisasi komoditas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan kondisi jalan yang lebih baik, lanjutnya, distribusi hasil pertanian unggulan seperti ubi kayu, jagung, padi, kopi hingga karet diharapkan semakin lancar dan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar.
“Kalau jalannya bagus, hasil pertanian cepat sampai pasar, biaya angkut turun, dan keuntungan petani meningkat,” jelasnya.
Selain fokus pada jalan, Pemprov Lampung juga menggulirkan Program Desaku Maju yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi desa. Program tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi sekaligus memperluas akses pasar.
Mirza pun mengajak seluruh pemangku kepentingan memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam mengatasi persoalan infrastruktur dasar.
“Kita ingin pembangunan ini nyata dirasakan masyarakat, dimulai dari perbaikan jalan yang selama ini menjadi keluhan utama,” tutupnya.
