Berita

Dapur MBG. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

KAMIS, 26 MARET 2026 | 11:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memperketat pengawasan melalui pembentukan lembaga akreditasi dapur di tengah sorotan tajam terhadap maraknya pelanggaran standar layanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menegaskan sertifikasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menjadi jaminan keselamatan konsumsi, bukan sekadar urusan administratif.

Langkah ini menyusul data mengejutkan bahwa sebanyak 1.251 SPPG telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran standar. Rinciannya, 1.030 unit ditangguhkan, 210 unit menerima surat peringatan pertama (SP1), dan 11 unit lainnya telah mencapai surat peringatan kedua (SP2).


“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.

Berdasarkan rencana BGN, setiap dapur MBG wajib mengantongi tiga sertifikasi utama yakni laik higiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). 

Neng Eem menilai ketiga instrumen ini merupakan benteng pertahanan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan atau distribusi makanan basi yang merugikan masyarakat.

Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa penegakan aturan yang keras, sertifikat tersebut hanya akan menjadi pajangan dinding.

“Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini,” tegasnya.

Politisi PKB ini menekankan bahwa ketegasan BGN dalam menindak 1.251 SPPG bermasalah adalah langkah awal yang baik, namun akreditasi ke depan harus lebih preventif. Ia berharap sistem akreditasi baru ini mampu mengeliminasi risiko keamanan pangan secara total sehingga anggaran jumbo yang dikeluarkan negara tidak terbuang sia-sia.

“Ke depan, kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi,” pungkas Neng Eem.



Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Roy Suryo dan dr. Tifa Dirawat di RS Polri atas Rekomendasi Dokter

Sabtu, 20 Juni 2026 | 08:10

Israel Bom Lebanon Selatan, 16 Tewas di Tengah Sengkarut Gencatan Senjata

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:57

Pemulangan Haji 2026 Tembus 121 Ribu Orang, Ratusan Kloter Sudah Tiba di Tanah Air

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:50

Emas dan Perak Tertekan Dolar AS

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:38

Indonesia Tetap di Jalur Emerging Market, Airlangga Janji Tuntaskan Reformasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:19

STOXX 600 Terkoreksi, Saham Barang Mewah di Zona Merah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:06

Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Harus Aman, Ini Solusinya

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:58

Saat Negara dan Masyarakat Berbenah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:40

Pemerintah RI Diminta Serius Selamatkan ABK Indonesia yang Disandera Perompak Somalia

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:12

Dilema Tuntutan Mahasiswa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:55

Selengkapnya