Berita

Dapur MBG. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

KAMIS, 26 MARET 2026 | 11:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memperketat pengawasan melalui pembentukan lembaga akreditasi dapur di tengah sorotan tajam terhadap maraknya pelanggaran standar layanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menegaskan sertifikasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menjadi jaminan keselamatan konsumsi, bukan sekadar urusan administratif.

Langkah ini menyusul data mengejutkan bahwa sebanyak 1.251 SPPG telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran standar. Rinciannya, 1.030 unit ditangguhkan, 210 unit menerima surat peringatan pertama (SP1), dan 11 unit lainnya telah mencapai surat peringatan kedua (SP2).


“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.

Berdasarkan rencana BGN, setiap dapur MBG wajib mengantongi tiga sertifikasi utama yakni laik higiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). 

Neng Eem menilai ketiga instrumen ini merupakan benteng pertahanan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan atau distribusi makanan basi yang merugikan masyarakat.

Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa penegakan aturan yang keras, sertifikat tersebut hanya akan menjadi pajangan dinding.

“Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini,” tegasnya.

Politisi PKB ini menekankan bahwa ketegasan BGN dalam menindak 1.251 SPPG bermasalah adalah langkah awal yang baik, namun akreditasi ke depan harus lebih preventif. Ia berharap sistem akreditasi baru ini mampu mengeliminasi risiko keamanan pangan secara total sehingga anggaran jumbo yang dikeluarkan negara tidak terbuang sia-sia.

“Ke depan, kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi,” pungkas Neng Eem.



Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya