Berita

Kepala KSP, Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

101 Sekolah Rakyat Siap Tampung Ribuan Anak Miskin Ekstrem Mulai Juni

KAMIS, 26 MARET 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 101 Sekolah Rakyat permanen ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. 

Pembangunan Sekolah Rakyat  diharapkan dapat menampung siswa baru dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.

Menurut laporan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari, sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua yang telah dimulai sejak tahun lalu. Hingga awal 2026, progresnya terus berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026


Setiap sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas asrama, layanan kesehatan, sarana belajar berbasis digital, hingga kebutuhan pokok siswa yang seluruhnya disediakan secara gratis.

"Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang," ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip Kamis, 26 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat pada tahap kedua. 

Sebarannya meliputi Pulau Jawa 40 lokasi, Sumatra 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.

Namun demikian, sebanyak 101 sekolah diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dulu. Sementara tiga lokasi lainnya, yakni di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil, direncanakan mulai dibangun pada Oktober mendatang. 

Qodari menegaskan, distribusi ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah tertinggal dan wilayah kepulauan.

Lebih jauh, pembangunan tahap kedua ini diperkirakan menyerap sekitar 58 ribu tenaga konstruksi dan membuka 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik setelah sekolah beroperasi. 

Setiap sekolah ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun.

"Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja sama dengan penyedia jasa dari BUMN Karya dan Swasta," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya