Berita

Kepala KSP, Muhammad Qodari (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

101 Sekolah Rakyat Siap Tampung Ribuan Anak Miskin Ekstrem Mulai Juni

KAMIS, 26 MARET 2026 | 10:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebanyak 101 Sekolah Rakyat permanen ditargetkan rampung pada Juni 2026 mendatang. 

Pembangunan Sekolah Rakyat  diharapkan dapat menampung siswa baru dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.

Menurut laporan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari, sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua yang telah dimulai sejak tahun lalu. Hingga awal 2026, progresnya terus berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026


Setiap sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas asrama, layanan kesehatan, sarana belajar berbasis digital, hingga kebutuhan pokok siswa yang seluruhnya disediakan secara gratis.

"Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang," ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip Kamis, 26 Maret 2026. 

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat pada tahap kedua. 

Sebarannya meliputi Pulau Jawa 40 lokasi, Sumatra 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.

Namun demikian, sebanyak 101 sekolah diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dulu. Sementara tiga lokasi lainnya, yakni di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil, direncanakan mulai dibangun pada Oktober mendatang. 

Qodari menegaskan, distribusi ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah tertinggal dan wilayah kepulauan.

Lebih jauh, pembangunan tahap kedua ini diperkirakan menyerap sekitar 58 ribu tenaga konstruksi dan membuka 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik setelah sekolah beroperasi. 

Setiap sekolah ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun.

"Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja sama dengan penyedia jasa dari BUMN Karya dan Swasta," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya