Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Indonesia dipastikan belum berada dalam kondisi darurat energi meski sejumlah negara telah mengumumkan dampak krisis pasokan akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa indikator darurat energi tidak semata ditentukan oleh kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pada ketersediaan pasokan energi.
Menurutnya, saat ini pasokan energi nasional masih tersedia sehingga Indonesia masih aman dari kondisi darurat energi di tengah eskalasi konflik.
“Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu 25 Maret 2026.
Sebelumnya, Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026 akibat krisis pasokan bahan bakar. Kondisi serupa juga mulai dirasakan oleh Bangladesh.
Terkait lonjakan harga minyak dunia, Purbaya memastikan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat. Ia pun belum berencana mengubah postur APBN 2026 maupun kebijakan subsidi energi dalam waktu dekat.
“APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali,” ucapnya.
Menurutnya, selama harga minyak masih relatif terkendali, penyesuaian kebijakan belum diperlukan. Pemerintah memilih untuk terus memantau perkembangan global, terutama dampak konflik terhadap rantai pasok energi.
Terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM), ia memastikan belum ada rencana perubahan kebijakan. Pemerintah memilih menjaga stabilitas anggaran sambil menunggu perkembangan situasi global.
“Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini,” kata dia.
Dari sisi asumsi makro, Purbaya mengungkapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) saat ini berada di kisaran 74 Dolar AS per barel, sedikit di atas asumsi APBN 2026 yang berada di sekitar 70 dolar AS per barel. Meski demikian, selisih tersebut dinilai masih dalam batas aman.
“Iya (74 Dolar AS per barel) sampai sekarang. Jadi kan melewati (asumsi APBN) 4 Dolar kira-kira, kan? Itu yang dihitung. Nanti kalau naiknya ini baru kita hitung lagi berapa,” pungkasnya.
