Berita

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Nusantara

Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Jukir Liar Buntut Insiden di Monas

RABU, 25 MARET 2026 | 11:24 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta penindakan tegas terhadap juru parkir liar menyusul insiden ban kendaraan pengunjung yang diduga dikempeskan di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah praktik serupa terulang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penanganan jukir liar harus dilanjutkan tanpa kompromi. 


“Saya minta untuk tetap dilanjutkan, diambil tindakan tegas, karena kami meminta agar Jakarta memberikan ketertiban untuk itu.” katanya di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Ia juga meminta penertiban tidak berhenti di satu lokasi, melainkan dilakukan secara konsisten di berbagai titik rawan.

“Saya juga secara pribadi menelepon langsung kepada Wali Kota Jakarta Pusat untuk yang di belakang Grand Indonesia yang sudah dibersihkan, harus terus dilanjutkan. Tidak setengah hati lagi.”

Menurutnya, keberadaan jukir liar tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban kota.

“Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka. Tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas, kapabilitas, apa yang menjadi kebutuhan.”

Sebelumnya, puluhan kendaraan di kawasan Monas pada Minggu, 22 Maret 2026 dilaporkan mengalami ban kempes secara bersamaan. Insiden itu diduga berkaitan dengan aktivitas jukir liar di sekitar lokasi.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak yang berwenang terkait penyebab pasti kejadian tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya